Sejumlah Pihak Diduga Sengaja Sembunyikan Aset Bupati Abdul Wahid, Siap-siap Dijerat KPK

Selasa, 28 Desember 2021 | 12:05 WIB
Sejumlah Pihak Diduga Sengaja Sembunyikan Aset Bupati Abdul Wahid, Siap-siap Dijerat KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (foto: antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan memproses hukum pihak-pihak yang merintangi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang kini menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid sebagai tersangka.  

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut KPK tak segan akan menerapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang Undang Tipikor.

"KPK mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara ini," ujar Ali saat dikonfirmasi, Selasa (28/12/2021).

Ali menyebut, tim penyidik KPK kini tengah mengumpulkan sejumlah aset milik tersangka Abdul Wahid yang sengaja disamarkan dan dialihkan kepada sejumlah pihak dari hasil tindak pidana korupsi. Aset-aset itu disebut bernilai ekonomis seperti properti, kendaraan dan menempatkan uang dalam rekening bank.

Tim penyidik KPK, kata Ali, mendapatkan informasi adanya pihak-pihak mencoba untuk mengambil alih aset-aset milik tersangka Abdul Wahid.

KPK tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa. (Suara.com/Welly Hidayat)
KPK tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa. (Suara.com/Welly Hidayat)

"Diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka AW (Abdul Wahid)," katanya.

KPK mengingatkan soal Pasal 21 Undang Undang Tipikor kepada orang-orang yang mencoba merintangi proses penyidikan. Di mana, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Mereka akan dipidana dengan hukuman penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Kasus Lama Bupati Abdul Wahid

Baca Juga: Kasus Pencucian Uang, Bupati HSU Abdul Wahid Kembali jadi Tersangka

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka. Diduga, Abdul Wahid mendapatkan uang mencapai belasan miliar rupiah dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI