Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif, Abdul Wahid sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Abdul sebelumnya sudah dijerat lembaga antirasuah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kab. HSU tahun 2021-2022.
"KPK kembali menetapkan tersangka AW (Abdul Wahid) sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (28/12/2021).
Penetapan tersangka itu berdasarkan pengembangan tim penyidik terhadap kasus lama Abdul Wahid. Menurutnya, dalam pengembangan kasus itu, penyidik menemukan bukti cukup untuk kembali menetapkan Abdul Wahid dalam kasus baru.
Dari hasil penyidikan, ditemukan jika Abdul Wahib dengan sengaja menyamarkan penerimaan suap dan dialihkan kepada pihak lain.
"Ada bukti permulaan yang cukup terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset bernilai ekonomis seperti properti, kendaraan dan menempatkan uang dalam rekening bank," kata Ali.
Apalagi, kata Ali, ada informasi bahwa adanya sejumlah pihak ingin mengambil alih aset-aset milik tersangka Abdul Wahid.
"Diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka Abdul Wahid," kata dia.
Kasus Lama Abdul Wahid
Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Abdul Wahid sebagai tersangka kasus suap. Diduga, Abdul Wahid mendapatkan uang mencapai belasan miliar rupiah dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Baca Juga: KPK Sebut Puspom Hentikan Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Ini Kata Panglima TNI
Salah satunya, Abdul mendapatkan uang suap dari perantara Plt Kadis PU pada Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Utara, Maliki yang kekinian sudah ditetapkan sebagai tersangka.
