Gencar Kampanye Tapi Elektabilitas Jeblok, Manuver Baliho-Sembako jadi Senjata Makan Puan?

Selasa, 28 Desember 2021 | 10:39 WIB
Gencar Kampanye Tapi Elektabilitas Jeblok, Manuver Baliho-Sembako jadi Senjata Makan Puan?
Puan Maharani. [BeritaManado.com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Elektabilitas Puan Maharani masih jauh di bawah kolega satu partainya, yakni Ganjar Pranowo. Puan bahkan belum bisa menyaingi Ganjar untuk memikat para pemilih PDI Perjuangan.

Berdasarkan hasil survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia yang dirilis Senin (27/12), Ganjar masih mengungguli Puan. Pemlih PDI Perjuangan sendiri bahkan dalam temuan survei tersebut, lebih menginginkan Ganjar. Begitu juga dengan wilayah-wilayah basis pemilih PDI Perjuangan menjagokan Gubernur Jawa Tengah ketimbang Ketua DPR RI.

Seperti diketahui, belakangan Puan mendapat sorotan dari beragam kalangan. Sebabnya, karena manuver Puan yang dianggap melakukan kampanye sedari dini. Bukan cuma soal ada atau tidaknya niat itu, namun wajah Puan yang terpampang lewat baliho di lokasi terdampak erusi Gunung Semeru turut menuai kontra.

Sebelum di area terdampak erupsi, baliho Puan bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan sudah lebih dulu mendapat sorotan. Kini baliho dengan tulisan berbeda, yakni Tangismu Tangisku, Ceriamu Ceriaku yang dipasang di area terdampak erupsi lebih-lebih mendapat kritik.

Baca Juga: Puan Maharani Desak Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Bahan Pangan Pokok Jelang Akhir Tahun

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus berujar Puan tidak memiliki sensitivitas dan juga empati. Padahal, lanjut Lucius, Puan sudah berulang kali dikritik atas pemasangan baliho-baliho bergambar dirinya yang dinilai salah tempat atau tidak pas. Alhasil, politikus PDI Perjuangan itu kini dianggap hanya membuat politik pencitraan lewat pemasangan baliho.

Lucius berpandnagan semestinya baliho memiliki misi politik. Karena itu pemasangannya pun harus dilakukan dengan strategi yang benar. Namun, ia tidak melihat ada strategi yang tepat pada pemasangan baliho bergambar Puan.

Menurutnya, pemasangan baliho Puan justru serampangan dengan memanfaatkan momen semata, bahkan termasuk tempat terdampak bencana alam.

"Jangan pakai politik cowboy. Asal ada momen, sikat aja tanpa memikirkan dampak politisnya itu. Ini yang jadi aneh dari politik baliho politisi seperti Puan ini," kata Lucius.

Bahkan, Lucius menganggap manuver baliho Puan kali ini bisa menjadi senajata makan tuan yang justru akan membunuh tujuan politik Puan itu sendiri.

Baca Juga: Elektabilitas Survei Tak Jamin Ganjar, Anies, RK jadi Presiden 2024, Faktornya karena Ini

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. [Suara.com/Stephanus Aranditio]
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

"Seolah-olah segala cara digunakan sekalipun cara-cara yang diyakini justru akan membunuh tujuan politik sang politisi," ujar Lucius.

Belakangan pada pekan kemarin, baliho-baliho itu diturunkan dengan dalih penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Lumajang. Alasannya, karana baliho-baliho tersebut tidak mengantongi izin dari dinas terkait untuk dipasang di wilayah kerjanya.

“Baliho sudah kami tertibkan mulai kemarin pagi. Pertama karena terlalu banyak, kami sisir di sekitar lokasi bencana,” kata Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Lumajang Didik Budi Santoso.

Belum reda soal baliho, publik kembali menyorot Puan Maharani. Kali ini lantaran adanya instruksi dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR yang mewajibkan anggota DPR RI fraksi mereka untuk membagikan sembako berupa beras. Tidak sekadar bagi-bagi sembako, kemasannya pun dibuat seragam, yaitu tas dengan foto Puan.

 Satpol PP copot puluhan baliho Puan Maharani di desa terdampak erupsi Gunung Semeru. [Dok Satpol PP Lumajang]
Satpol PP copot puluhan baliho Puan Maharani di desa terdampak erupsi Gunung Semeru. [Dok Satpol PP Lumajang]

Instruksi berupa yang tersebar lewat WhatsApp Group itu ditanggapi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikono. Ia membenarkan bahwa pembagian sembako itu diwajibkan menggunakan tas bergambar Puan Maharani sebagaiman edaran yang tersebar di kalangan awak media.

"Dibuat seragam dengan foto Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR/Pembina Fraksi, dan foto anggota yang bersangkutan. Intinya ini bentuk solidaritas fraksi kepada jajaran struktur partai dan masyarakat di akar rumput," kata Hendrawan.

Lucius Karus kembali merespons adanya instruksi bagi-bagi sembako dengan kemasan bergambar Puan. Ia mengatakan bahwa Puan akan dianggap terlalu bernafsu mengejar kekuasaan, lantaran sampai harus memanfaatkan masa reses anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan untuk membagikan sembako dengan tas bergambar Puan.

"Kalau yang dilakukan FPDIP ini entah tujuannya apa? Mau kampanyekan Puan untuk urusan apa? Apakah jabatan Puan sebagai Ketua DPR dan Pembina FPDIP memang tak dikenal sehingga anggota fraksi PDIP diminta untuk mensosialisasikan dirinya?" kata Lucius.

Padahal, dikatakan Lucius, Puan tidak memiliki elektabilitas yang cukup, bahkan nyaris tidak ada.

"Dengan pembagian sembako dini ala PDIP ini sesungguhnya mau mengonfirmasi kegagalan Puan ataupun PDIP menjadikan panggung parlemen sebagai senjata kampanye untuk kepentingan Pemilu selanjutnya," ujarnya.

Lucius meyakini strategi bagi-bagi sembako dengan foto Puan itu malah bakal menyulitkan Puan untuk mendapatkan simpati masyarakat. Alih-alih meroket, elektabilitas diprediksi Puan diperkirakan stagnan atau begitu-begitu saja.

"Popularitas Puan mungkin akan tergenjot sedikit tetapi saya ngga yakin dengan elektabilitasnya," kata Lucius.

Elektabilitas Puan Berkisar 1 Persen

Lalu bagaimana elektabilitas Puan sekarang setelah ada drama mulai dari baliho dan sembako bergambar putri Megawati Soekarnoputri itu?

Merangkum hasil survei hasil survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia, elektabilitas Puan masih berkisar di angka 1 persen.

Misalkan saja pada survei terkait elektabilitas capres simulasi 32 nama. Puan bertengger di urutan 13 dengan perolehan 1,1 persen. Sementara rekannya di PDI Perjuangan, Tri Rismaharini 1,5 persen menempati peringkat ke-11. Ganjar Pranowo lebih jauh lagi meninggalkan Puan yang berada di urutan pertama dengan 23,1 persen.

Puan juga mendapat perolehan suara serupa sebesar 1,1 persen dalam survei terkait elektabilitas capres simulasi 15 nama. Puan menempati urutan ke-10. Sedangkan Tri Rismharini peringkat ke-9 dengan 1,4 persen dan Ganjar 25,0 persen di urutan pertama.

Perolehan persentase suara lebih kecil justru didapat Puan dalam survei elektabilitas capres top of mind. Persentase Puan hanya 0,8 persen. Perolehan suara itu membuat Puan berada di urutan buncit di antara sembilan figur lain yang unggul di atas Puan.

Puan Keok dari Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata lebih unggul dalam meraih suara PDI Perjuangan dibandingkan dengan Ketua DPR Puan Maharani. Ganjar bahkan unggul di wilayah-wilayah basis suara PDIP.

Keunggulan Ganjar itu berdasarkan hasil survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia. Ganjar meraih suara terbanyak PDIP dalam survei basis dukungan capres berdasarkan parpol simulasi 15 nama.

Ganjar memperoleh persentase 51 persen. Sedangkan Puan hanya 4 persen. Sementara itu kader PDIP lainnya, Tri Rismaharini justru hanya 2 persen.

"Bagaimana Ganjar Pranowo bisa mengamankan suara PDIP. Misalnya dibandingkan dengan Puan Maharani yang hanya 4 persen, Ganjar mendapatkan di internal PDIP setidaknya responden yang terafiliasi dengan atau yang sudah memilih PDIP di pemilu sebelumnya, 51 persen memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo," tutur Rio dalam paparannya secara daring, Senin (27/12/2021).

Bukan cuma unggul di survei berdasarkan sura parpol, Ganjar juga lebih unggul dari Puan dalam survei berdasarkan wilayah, terutama provinsi-provinsi basis suara PDIP.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [Dok.Pemprov Jateng]
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. [Dok.Pemprov Jateng]

Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang membuat suara terbanyak untuk Ganjar dengan total 47 persen. Sementara untuk di wilayah yang sama, Puan Maharani hanya memperoleh 1 persen.

Rio berujar bahwa Ganjar memang sangat kuat di Jateng dan DIY. Bahkan menurut Rio, Ganjar mengungguli Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa dalam hasil survei regional di Jawa Timur.

"Jadi Jateng, DIY itu adalah basis tradisional PDIP. Jokowi juga sangat kuat kemarin di situ, itu kemudian Ganjar bisa memantapkan dirinya di sana sampai ke 47 persen," ujar Rio.

Tidak cuma di Pulau Jawa, dikatakan Rio bahwa Ganjar juga kuat di wilayah basis PDIP lainnya, semisal Bali.

"Berikutnya ada Bali tentu basis PDIP juga kemudian ada Kalimantan ini juga beberapa menjadi basis dari PDIP," kata Rio.

Berdasarkan survei, Ganjar memperoleh 23 persen untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara Puan hanya 3 persen. Ganjar bahkan lebih unggul dari Puan ubtuk beberapa wilayah. Di antaanya untuk wilayah Banten-DKI Jakarta, Jawa Barat, Ganjar memerpoleh 16 persen, sementara Puan nol persen.

Hasil nol persen juga diperoleh Puan di wilayah Maluku-Papua. Sementara di wilayah sama, Ganjar mendapat 12 persen. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan, Ganjar (19 persen) dan Puan (3 persen); wilayah Sulawesi, Ganjar (8 persen) dan Puan (1 persen); wilayah Sumatra, Ganjar (13 persen) dan Puan (2 persen).

Diketahui, pengambilan sampel dalam penelitian dan survei menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah responden di setiap provinsi diambil secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Adapun responden berjumlah 1.600 orang. Responden adalah penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 49,57% - 50,33%. Mereka yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka (face to face).

Sementara pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada 12 November – 4 Desember 2021.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI