Cek Fakta
Suara.com - Banyak kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon presiden (Capres) 2024. Namun menurut PKB, mereka tidak lama lagi akan kehilangan momentum lantaran habis masa jabatan.
Diketahui, ada tiga nama kepala daerah yang kerap bertengger di hasil survei terkait elektabilitas. Mulai dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
"Saya melihat momentum yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada dalam survei itu belum sampai pada momentumnya. Karena Pak Ganjar, Anies, RK itu sebentar lagi pensiun, jadi momentum politiknya akan hilang seiring waktu," kata Politikus PKB Jazilul Fawaid dalam rilis survei Politika Research and Consulting Rio Kolaborasi dengan Paremeter Politik Indonesia, Senin (27/12/2021).
Jazilul lantas menyoroti perolehan elektabilitas para kepala daerah tersebut yang tidak mencapai angka 30 persen. Ia memandang hal itu sebagai pertanda bahwa elektabilitas yang diperoleh saat ini tidak menjamin mereka bisa menjadi presiden kelak.
Baca Juga: Kepgub Anies soal UMP 2022 DKI Sudah Final, Pemprov Tak Akan Revisi Aturan Lagi
Ditambah tantangan ke depan yang harus dihadapi kepala daerah saat selesai masa jabatan.
"Dari hasil survei yang ada itu tidak ada tokoh partai atau tokoh di luar partai yang suaranya sampai 30 persen. Saya sudah belajar ke semua lembaga survei, jika belum angkanya 30 persen, belum ada jaminan untuk menjadi presiden," ujar Jazilul.
Kepala Daerah Dominasi Elektabilitas Capres
Sejumlah nama kepala daerah masuk dalam daftar calon presiden dengan elektabilitas di kategori tertentu. Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei kolaborasi antara Politika Research and Consulting dan Parameter Politik Indonesia.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa kepala daerah yang saat ini menjabat memang mendominasi bursa pencapresan untuk Pilpres 2024.
Baca Juga: Walau Elektabilitas Moncer, Ganjar dan Sandiaga Cuma jadi Cadangan PDIP-Gerindra
"Kalau melihat peta koalisi dan pencapresan masih sangat didominasi oleh kepala daerah yang saat ini menjadi kepala daerah yang kemudian juga didominasi oleh elite-elite partai poltik," kata Adi dalam paparannya secara daring, Senin.
Merangkum hasil survei, ada tiga kategori hasil survei terkait elektabilitas sejumlah tokoh, termasuk kepala daerah.
Dalam hasil survei teekait elektabilitas capres top of mind, ada tiga kepala daerah yang masuk daftar. Mereka ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (17,2 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (9,1 persen), dan Ridwan Kamil (4,0 persen).
Sementara dalam hasil survei Terkait elektabilitas capres simulasi 32 nama, kepala daerah yang masuk urutan, yakni Ganjar Pranowo (23,1 persen), Anies Baswedan (11,4 persen), Ridwan Kamil (5,1 persen), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa (1,3 persen).
Nama keempatnya juga kembali masuk dalam hasil survei berkaitan dengan Elektabilitas capres simasi 15 nama, dengan hasil Ganjar Pranowo (25,0 persen), Anies Baswedan (12,4 persen), Ridwan Kamil (5,8 persen), dan Khofifah Indar Prawansa (1,6 persen).
Kendati nama-nama kepala daerah itu memiliki eleltabilitas dan mendominasi figur capres, namun Adi mengatakan ada tantangan besar ke depan bagi mereka.
Adi berujar tantangan itu ialah apabila mereka sudah habis masa jabatan baik pada 2022 maupun 2023.
Diketahui, Pilkada pada 2022 dan 2023 ditiadakan pada tahun yang sama. Sebaliknya penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan secara serentak bersaman dengan Pemilu pada 2024.
"Catatan saya, misalnya dalam beberapa survei yang kami lakukan tantangan terbesar yang dimiliki kepala daerah itu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi kepala daerah di 2022 dan di 2023," ujar Adi.
Selama kekosongan jabatan itu, nantinya posisi kepala daerah akan digantikan dengan pelaksana tugas (Plt) yang akan ditunjuk pemerintah pusat.
"Nah sebagai sebuah tambahan ketika ditanya oleh publik ini data yang sebenarnya kita miliki cuma tidak ditampilkan. Mereka cukup yakin, publik cukup yakin Plt kepala daerah ini akan maksimal dan bekerja secara total kalau sudah tanggung jawabnya itu diberikan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk Plt," tutur Adi.
Diketahui pengambilan sampel dalam penelitian dan survei menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah responden di setiap provinsi diambil secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk pada Pilpres 2019. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Adapun responden berjumlah 1.600 orang. Responden adalah penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dengan proporsi responden laki-laki dan perempuan sebesar 49,57 persen - 50,33 persen. Mereka yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka (face to face).
Sementara pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada 12 November – 4 Desember 2021.
