Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung seorang mantan pejabat yang mempersoalkan perbedaan perlakuan karantina Covid-19 antara pejabat dengan warga biasa. Menurutnya tidak bijaksana apabila ada pejabat yang mengatakan hal tersebut.
"Jangan dibentrokkan, diadu-adukan antara para pejabat pemerintah, antara orang berada dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Marves, Senin (27/12/2021).
Luhut menuturkan, apa yang diterapkan pemerintah tersebut sudah berdasarkan masukkan dari berbagai pakar. Ia menyebut kalau kebijakan karantina seperti itu bukan atas dasar kemauan pemerintah sendiri.
"Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," katanya.
Lagipula, kata dia, kebijakan soal perjalanan selama pandemi Covid-19 yang memunculkan diskresi terhadap pejabat itu bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di dunia.
Hal tersebut disebabkan adanya bentrokkan antara kebijakan dengan tugas dari pejabat tersebut.
Kendati demikian, Luhut memastikan kalau pengawasan ketat tetap dijalankan bagi para pejabat yang menjalankan karantina Covid-19.
"Apapun mengenai perjalanan ada diskresi kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan juga berlaku universal bukan hanya di Indonesia. Kenapa? Karena mekanisme dan bernegara itu harus tetap jalan Tapi tentu dengan pengawasan ketat," tuturnya.
Luhut tidak menyebut nama mantan pejabat yang dimaksud. Akan tetapi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat mencecar Luhut dengan pertanyaan bertubi-tubi seputar kebijakan karantina.
Baca Juga: 1 Warga Lolos Karantina di Wisma Atlet, Luhut: Tak Ada Lagi Dispensasi Tanpa Alasan Kuat!
Hal itu disampaikan Susi sebagai tanggapan terhadap pernyataan Luhut yang menyebut bahwa ada banyak orang berduit yang minta karantina gratis.
