Infografis
Melanggar sanksi AS dan PBB?
Beberapa pakar mengatakan pembayaran tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut akan melanggar sanksi AS dan PBB pada Taliban dan pemimpin-pemimpin teratas mereka, dan apakah PBB dapat mendeteksi penggunaan uang tersebut untuk tujuan lainnya.
Mereka yang dijatuhi sanksi adalah wakil pemimpin Taliban sekaligus Menteri Dalam Negeri Afganistan saat ini Sirajuddin Haqqani.
Dia mengepalai Jaringan Haqqani, kelompok pemberontak yang disalahkan untuk beberapa serangan paling berdarah dalam 20 tahun perang dengan AS. Bahkan AS menawarkan hadiah senilai US$10 juta (Rp140 miliar) atas informasi langsung yang mengarah ke penangkapan Haqqani.
Anggaran Misi Bantuan PBB untuk Afganistan (UNAMA) "saat ini tengah ditinjau" tetapi misi "tetap mematuhi semua sanksi rezim PBB," papar Haq.
UNAMA membutuhkan tambahan anggaran senilai hampir US$2 juta (Rp28 miliar) untuk layanan serupa di luar anggaran keamanan yang dibagikan dengan badan-badan PBB lainnya. Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan jaringan Taliban dan Haqqani tetap berada di bawah program sanksi kontraterorisme pemerintah AS.
Menurut Departemen Keuangan AS, orang-orang tidak berwenang yang mendukung mereka "berisiko terkena sanksi AS."
Protes di Kabul Sementara itu, ratusan orang pro-Taliban di Kabul dilaporkan menggelar aksi protes pada hari Selasa (21/22) menuntut AS untuk mencairkan aset bank Afganistan yang dibekukan. Hal ini untuk mencegah runtuhnya perekonomian di negara itu.
Aksi protes digelar di depan gedung kedutaan besar AS yang telah kosong. Tidak seperti protes sipil lainnya, para pendukung Taliban baik aktivis media sosial secara luas berkampanye menyuarakan tuntutan mereka sambil diberikan penjagaan oleh pasukan Taliban.
Baca Juga: Bertemu OKI, Menlu Retno Marsudi Tagih Janji Taliban Terhadap Afghanistan
Lebih dari US$9 miliar (Rp122 triliun) dari bank sentral Afganistan dibekukan menyusul pengambilalihan negara oleh Taliban pada bulan Agustus lalu. Taliban dilaporkan tengah mengalami krisis finansial dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar negara itu. rap/ha (Reuters, dpa)
