Infografis
Suara.com - Uang keamanan PBB sebagai subsidi upah bulanan pejuang Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan untuk menyediakan tunjangan makanan bulanan. Sementara para pendukung Taliban gelar aksi protes menuntut pembebasan aset bank.
PBB mengusulkan untuk membayar uang keamanan untuk Afganistan senilai hampir US$6 juta (Rp84 miliar) kepada personel Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Taliban, yang mana pimpinannya berada di bawah sanksi PBB dan Amerika Serikat (AS).
Uang tersebut akan dibayarkan tahun depan sebagai subsidi upah bulanan pejuang Taliban yang menjaga fasilitas PBB dan untuk menyediakan tunjangan makanan bulanan di bawah perluasan dari kesepakatan dengan pemerintah Afganistan sebelumnya yang didukung AS.
Rencana itu menyoroti situasi keamanan di Afganistan yang belum stabil setelah negara itu diambil alih Taliban pada bulan Agustus lalu. Selain itu, pembayaran uang keamanan terebut juga didasari pertimbangan kondisi ekonomi Afganistan yang terpuruk karena penghentian bantuan finansial internasional.
Baca Juga: Bertemu OKI, Menlu Retno Marsudi Tagih Janji Taliban Terhadap Afghanistan
Saat dikonfirmasi, wakil juru bicara PBB Farhan Haq tidak membantah adanya rencana tersebut. "PBB memiliki tugas sebagai pemberi kerja untuk memperkuat dan, jika perlu, menambah kapasitas negara tuan rumah dalam keadaan di mana personel PBB bekerja di daerah yang tidak aman," ujar Haq dikutip dari kantor berita Reuters.
Digunakan untuk apa saja uang itu?
Uang itu dilaporkan akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan Taliban melindungi sekitar 3.500 personel PBB di Kabul dan 10 kantor lapangan.
Lebih lanjut, sebagian besar uang keamanan senilai US$4 juta (Rp56 miliar) yang diusulkan untuk tahun 2022 ini akan dibagikan kepada 20 badan PBB yang beroperasi di Afganistan di mana pembayaran ini "sehubungan dengan penambahan sumber daya negara tuan rumah untuk tanggung jawab utama mereka, dalam melindungi personel PBB (seperti yang tertuang dalam SOMA)."
SOMA adalah singkatan dari Status of Mission Agreement dengan pemerintah sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PBB mensubsidi biaya untuk Kementerian Dalam Negeri yang melindungi fasilitas PBB.
Baca Juga: Perdagangan Opium di Afghanistan Meningkat Pesat Sejak Taliban Berkuasa
Sebagian besar dari uang itu juga akan digunakan untuk meningkatkan upah masing-masing anggota Taliban dari yang sebelumnya US$275 (Rp3,8 juta) menjadi US$319 (Rp4,4 juta) per bulan. Anggaran tersebut juga digunakan untuk memberikan tunjangan makanan bulanan sebesar US$90 (Rp1,2 juta) per orang.
Melanggar sanksi AS dan PBB?
Beberapa pakar mengatakan pembayaran tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal tersebut akan melanggar sanksi AS dan PBB pada Taliban dan pemimpin-pemimpin teratas mereka, dan apakah PBB dapat mendeteksi penggunaan uang tersebut untuk tujuan lainnya.
Mereka yang dijatuhi sanksi adalah wakil pemimpin Taliban sekaligus Menteri Dalam Negeri Afganistan saat ini Sirajuddin Haqqani.
Dia mengepalai Jaringan Haqqani, kelompok pemberontak yang disalahkan untuk beberapa serangan paling berdarah dalam 20 tahun perang dengan AS. Bahkan AS menawarkan hadiah senilai US$10 juta (Rp140 miliar) atas informasi langsung yang mengarah ke penangkapan Haqqani.
Anggaran Misi Bantuan PBB untuk Afganistan (UNAMA) "saat ini tengah ditinjau" tetapi misi "tetap mematuhi semua sanksi rezim PBB," papar Haq.
UNAMA membutuhkan tambahan anggaran senilai hampir US$2 juta (Rp28 miliar) untuk layanan serupa di luar anggaran keamanan yang dibagikan dengan badan-badan PBB lainnya. Seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan jaringan Taliban dan Haqqani tetap berada di bawah program sanksi kontraterorisme pemerintah AS.
Menurut Departemen Keuangan AS, orang-orang tidak berwenang yang mendukung mereka "berisiko terkena sanksi AS."
Protes di Kabul Sementara itu, ratusan orang pro-Taliban di Kabul dilaporkan menggelar aksi protes pada hari Selasa (21/22) menuntut AS untuk mencairkan aset bank Afganistan yang dibekukan. Hal ini untuk mencegah runtuhnya perekonomian di negara itu.
Aksi protes digelar di depan gedung kedutaan besar AS yang telah kosong. Tidak seperti protes sipil lainnya, para pendukung Taliban baik aktivis media sosial secara luas berkampanye menyuarakan tuntutan mereka sambil diberikan penjagaan oleh pasukan Taliban.
Lebih dari US$9 miliar (Rp122 triliun) dari bank sentral Afganistan dibekukan menyusul pengambilalihan negara oleh Taliban pada bulan Agustus lalu. Taliban dilaporkan tengah mengalami krisis finansial dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar negara itu. rap/ha (Reuters, dpa)
