Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menggenjot percepatan vaksinasi dalam sisa 7 hari menjelang berakhirnya tahun 2021. Khususnya bagi daerah yang capaian vaksinasinya masih belum mencapai 70 persen.
"Jika ada daerah yang jomplang capaiannya, itu akan mempengaruhi angka agregat nasional. Karena itu semua daerah harus bergerak," ujar Tito dalam keterangan tertulis Jumat (24/12/2021).
"Bapak Presiden dalam berbagai rapat di tingkat pusat dan juga dengan kepala daerah, jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Kepolisian Negara Republim Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) selalu menekankan untuk target capaian vaksinasi Covid-19 bisa terpenuhi 70 persen. Dan juga daerah bisa memenuhi target itu," lanjutnya.
Hal ini Tito ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Strategi Percepatan Vaksinasi Covid-19 bersama Pemerintah Provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara serta seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, di Ternate.
Baca Juga: Awas! ASN Tak Ikuti Program Vaksinasi, Pembayaran Tunjangan Kinerja Bisa Ditunda
Tito menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan segenap jajarannya, mulai dari Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN untuk melakukan percepatan agar mencapai 70 persen.
Bahkan menurutnya, kementerian lain juga diminta untuk ikut membantu dalam mewujudkan target tersebut. Oleh karena itu, setiap kepala daerah juga didorong agar mencapai target 70 persen di wilayah masing-masing.
"Untuk provinsi terendah (seperti) Papua, Aceh, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Meskipun Maluku Utara sudah di-update jadi 55 persen," terang Tito.
"Kami sendiri sudah jalan ke Papua, Sultra, Aceh, juga Sumbar yang belum bisa mencapai angka 70 persen. Kemudian ada juga angka yang rendah seperti Maluku Utara dan Maluku. Meskipun Maluku Utara di atas Maluku, ini dibacakan terus dalam Rapat Kabinet," tambahnya.
Dia menekankan pihaknya akan berupaya maksimal untuk mendukung tercapainya target 70 persen dosis pertama. Dikatakannya saat ini pemerintah pusat menjadi pengendali utama terkait vaksin, namun daerah tetap menjadi pihak yang mengeksekusi.
Baca Juga: Masih Ada ASN Ogah Divaksin, Mendagri Tito: Tunda Pembayaran Tunjangan Kinerjanya
"Beberapa kali setiap datang ke daerah, daerah selalu mengatakan siap untuk vaksinasi, hanya vaksinnya terlambat. Padahal, stok vaksin cukup. Saya kira stok vaksin tidak masalah. Kalaupun kurang, saya sangat yakin Kemenkes bisa memenuhi untuk mendrop stoknya di pusat. Tapi jangan kemudian, setelah diberikan tapi tidak mampu mendistribusikannya, hingga kadaluarsa. Padahal di dunia sedang berebut vaksin. Apalagi kita bukan produsen vaksin," tuturnya.
