Nikmati Tahun Baru di Penjara, KPK Tetapkan Eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno Tersangka

Kamis, 23 Desember 2021 | 20:18 WIB
Nikmati Tahun Baru di Penjara, KPK Tetapkan Eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno Tersangka
Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS) dan Direktur CV Prima Rahmat Wardi (RW) sebagai tersangka. [Suara.com/Welly Hidayat]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Sedangkan untuk cicilan pelunasannya tetap menjadi kewajiban RW," kata Firli

Kemudian, Rahmat juga memberikan fasilitas kepada Herman dan keluarganya berupa tanah dan bangunan untuk pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kota Banjar.

"RW juga diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah Sakit Swasta yang didirikan oleh HS," ujar Firli.

KPK dalam proses penyidikannya kata Firli, Herman diduga mendapatkan sejumlah penerimaan gratifikasi dari para kontraktor berupa uang dalam pengerjaan proyek di Kota Banjar.  

"Tim Penyidik masih terus melakukan penghitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi dimaksud," ucapnya

Untuk proses penyidikan lebih lanjut, kata Firli, KPK langsung menahan Herman dan Rahmat selama 20 hari pertama. Mulai, 23 Desember 2021 sampai 11 Januari 2022.

Herman akan mendekam di Rumah Tahanan KPK pada Gedung Merah Putih. Sedangkan, Rahmat akan di mendekam di Rutan Kavling C-1.

"Untuk selalu hati-hati dan mengantisipasi penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan dimaksud," katanya.

Selama proses penyidikan, KPK telah memanggil sbanyak 127 saksi untuk memperkuat bukti menetapkan Herman dan Rahmat menjadi tersangka.

Baca Juga: KPK Kembali Panggil 4 Eks Pejabat Kota Banjar

Tersangka Rahmat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI