Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Ingin Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Senin, 20 Desember 2021 | 16:33 WIB
Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Ingin Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Presiden Jokowi. [SuaraSulsel.id/Sekretariat Presiden RI]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Hasil survei lembaga Charta Politika Indonesia menunjukkan mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pergantian atau reshuffle pada menteri Kabinet Indonesia Maju. Sebanyak 68,1 persen responden lah yang memilih adanya reshuffle tersebut.

Sebanyak 1.200 responden mengikuti pengambilan survei ini. Mereka diberikan pertanyaan: "Menurut pendapatan Bapak/Ibu/Saudara, apakah setuju atau tidak setuju jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri-menterinya."

"Ternyata 68,1 persen setuju untuk dilakukan reshuffle kembali," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya saat memaparkan melalui Zoom, Senin (20/12/2021).

Sementara sebanyak 18,8 persen responden memilih tidak setuju adanya reshuffle dan 13,2 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca Juga: Minta KPK Bergerak soal Kaesang Borong Saham Puluhan M, Novel Bamukmin Seret Nama Luhut

Yunarto melihat isu reshuffle itu sempat berhembus beberapa bulan lalu. Banyak pihak yang menebak kalau Jokowi akan melakukan reshuffle pada Rabu pon, hari yang memang kerap dipilih mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pelaksanaan pelantikan ataupun reshuflle.

Namun hingga saat ini, reshuffle masih menjadi misteri karena belum ada sinyal kepastian dari pihak Istana.

Kalau melihat latar belakangnya, responden lebih memilih hasil kinerja menteri di bawah kepemimpinan Jokowi pada periode pertama yakni 2014-2019.

Sebanyak 51,7 persen responden lebih menyukai hasil kinerja Kabinet Indonesia Kerja. Sementara yang memilih periode kedua 2019-2024 ada sebanyak 36,5 persen.

Sebanyak 11,8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca Juga: Perintahkan BUMN dan Swasta Libatkan BUM Desa, Jokowi: Desa Jangan Cuma jadi Penonton

"Walaupun tentu saja situasinya berbeda. Periode pertama tidak memiliki situasi extraordinary tapi sebagai sebuah gambaran secara kualitatif ini lah akumulasi dari persepsi publik tingkat kepusasaan terhadap kabinet jilid pertama dibandingkan jilid kedua," ungkapnya.

Survei digelar pada 29 November hingga 6 Desember 2021. Sebanyak 1.200 orang mengikuti survei tersebut sebagai responden.

Metode wawancara yang dilakukan ialah secara tatap muka. Sementara untuk mencari hasil survei dilakukan dengan metode pemilihan sampel secara acak.

Ambang batas kesalahan pada survei mencapai 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI