Infografis
Suara.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menilai kebijakan untuk melakukan locldown Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet untuk mengantisipasi penyebaran kasus covid varian Omicron dinggap tak relevan.
"Lockdown Wisma Atlet itu tidak relevan. Tidak ada hal penting untuk melakukan lockdown di Wisma Atlet," kata Masdalina dalam diskusi daring bertajuk 'Heboh Omicron', Sabtu (17/12/2021).
Masdalina menjelaskan alasannya mengapa penerapan lockdown Wisma Atlet dianggap tak penting, yakni karena pasien yang terdeteksi kasus Omicron sudah diisolasi.
"Ya karena kasus itu kan sudah di komplimen sudah di isolasi. Dan Wisma Atlet dibutuhkan untuk pasien-pasien yang masuk jadi apa relevansinya untuk melajujan upaya lockdown pada Wisma Atlet?," ungkapnya.
Baca Juga: Kasus Omicron Muncul, Gerindra Panggil Mulan Jameela untuk Klarifikasi soal Karantina
Lebih lanjut, Musdalina mengatakan semua pihak terutama masyarakat tak perlu heboh dengan varian Omicron. Justru hal itu malah harus disyukuri.
"Oh iya iya (tak perlu heboh). Biasa saja justru kita bersyukur kita mampu mendeteksi begitu," tandasnya.
Sebelumnya Pemerintah melakukan langkah-langkah mitigasi seiring munculnya kasus Covid-19 varian Omicron pertama di Indonesia. Upaya itu dengan melakukan lockdown RSDC Wisma Atlet Jakarta.
Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi mengungkapkan, RSDC Wisma Atlet di-lockdown supaya Omicron tidak menyebar ke luar lingkungan fasilitas kesehatan tersebut.
"Pemerintah saat ini melakukan langkah-langkah mitigasi dengan melakukan lockdown atau penguncian di beberapa tower Wisma Atlet agar varian ini tidak menyebar luas," kata Jodi kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).
Baca Juga: Ahli: Vaksinasi Covid-19 Efektif untuk Mencegah Penularan Varian Omicron
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan genome sequencing secara ketat di seluruh Indonesia.
Terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah masih akan membahas hal tersebut. Ia menyebut kalau PPKM yang diterapkan akan mengikuti standar acuan WHO.
"PPKM yang terus dievaluasi tiap minggunya merupakan alat asesmen yang cukup baik untuk langsung dapat memutuskan bila terjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan."
