Infografis
Suara.com - Pancasila merupakan sebuah pedoman bagi warga Indonesia dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lantas, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru?
Tahukah Anda, bahwa ternyata pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan dari masa ke masa? Penerapan Pancasila mengalami dinamika dari masa ke masa, di mana salah satu faktor penyebab dinamika penerapan Pancasila pada setiap periode adalah adanya perubahan kebijakan pemerintahan. Simak bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru berikut.
Awal Penerapan Pancasila
Mengutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila telah dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.
Maka pada saat itu pula, warga Indonesia sudah memiliki tekad kuat untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri.
Itu artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah, serta terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri.
Bagaimana Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru?
Pada masa orde baru, dimulai pada saat Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha keras untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia.
Upaya tersebut ditandai dengan dibuatnya Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun, diadakannya PEMILU, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan.
Tentu saja upaya Soeharto tersebut mengacu pada nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya adalah pemerataan pembangunan yang bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Sindir Pengakuan Rizal Ramli soal 200 Jenderal, Ferdinand: Cocok jadi Penulis Cerita Fiksi
Dalam pemerintahan Soeharto, juga ditemui beberapa masalah, di antaranya adalah kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Selain itu, hak berpendapat juga sangat dibatasi dan adanya dwifungsi ABRI.
