Infografis
Suara.com - Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi) mendesak pemerintah untuk menindak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menahan dokumen pribadi para pekerja di luar negeri.
Ketua Kabar Bumi, Karsiwen menegaskan penahanan dokumen pribadi, dokumen hukum, dan dokumen kependudukan adalah pelanggaran hukum.
"Penahanan dokumen identitas pribadi, kependudukan dan ketenagakerjaan adalah pelanggaran atas perlindungan pribadi PMI dan anggota keluarganya," kata Karwisen dalam jumpa pers, Rabu (15/12/2021).
"73 persen PMI yang mengalami penahanan dokumen adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT (pekerja rumah tangga)," kata dia.
Karwisen menuturkan, para pemberi kerja seringkali menahan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, Paspor, hingga Surat Tanah dengan dalih jaminan kontrak kerja.
Namun ketika selesai masa kerja, dokumen-dokumen itu tetap ditahan atau bahkan hilang karena pemberi kerja tidak menyimpan dokumen para pekerja dengan baik.
Dampak dari penahanan dokumen ini antara lain; PMI tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesulitan melamar pekerjaan, tidak dapat mendapatkan program pemerintah seperti bantuan sosial, hingga tidak bisa membuat sertifikat tanah.
"Banyak dari mereka yang tidak tahu bahwa penahanan dokumen itu melanggar hukum, ini terus berulang dan ada impunitas terhadap pelaku," ungkapnya.
PMI juga menandatangani syarat penahanan dokumen ini dalam situasi terpaksa, tidak ada kesepakatan di awal kalau mendaftar kerja harus menyerahkan dokumen tersebut.
Baca Juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Hapus Penggunaan PLTD
"Mereka tidak diberi pilihan," tegas Karsiwen.
