Indonesia Tidak Bisa Disebut Tidak Berdemokrasi, AIPI: Tapi Memang Masih Lemah

Rabu, 15 Desember 2021 | 18:05 WIB
Indonesia Tidak Bisa Disebut Tidak Berdemokrasi, AIPI: Tapi Memang Masih Lemah
Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof Sofian Effendi dalam webinar bertajuk Stagnasi Demokrasi? Pemilu, Partai Politik dan Relasi Bisnis Pasca Orde Baru, Rabu (15/12/2021). [Tangkapan layar]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof Sofian Effendi menilai, Indonesia tidak bisa dikatakan tidak berdemokrasi. Namun, ia melihat kalau demokrasi di Indonesia itu masih sangat lemah.

Hal tersebut dikatakannya melihat dari ranking demokrasi global versi The Economist Intelligence pada 2020. Indonesia menempati ranking 64.

"Indonesia ini baru medium range. Tidak bisa dikatakan tidak demokratis tapi very weak democracy," kata Sofian dalam webinar bertajuk Stagnasi Demokrasi? Pemilu, Partai Politik dan Relasi Bisnis Pasca Orde Baru, Rabu (15/12/2021).

Dalam ranking tersebut terlihat Indonesia masih rendah terutama pada sektor budaya politik yang hanya mendapatkan skor 4,30.

Baca Juga: Kinerja Birokrasi Memburuk, Indonesia Dikhawatirkan Alami Demokrasi Iliberal

Menurutnya, hal itu disebabkan oleh faktor keberagaman yang ada di Indonesia.

"Karena culturaly Bangsa Indonesia yang terdiri lebih dari 300 subetnik ini mungkin susah untuk bersatu kata mengenai demokrasi memerlukan waktu yang lama ratusan tahun untuk menerima demokrasi," ujarnya.

Selain itu, Sofian juga menganggap kalau indeks demokrasi di Indonesia masih terhitung lemah karena kecenderungan yang dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi.

Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk menerapkan reformasi birokasi tersebut tidak serta merta memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan.

"Tidak mengarah kepada penguatan lembaga-lembaga tersebut sehingga menyebabkan lahan yang tumbuhnya demokrasi liberal itu bisa terjadi di Indonesia."

Baca Juga: Gus Muhaimin: MKD Instrumen Etika Politik yang Dapat Tanggalkan Hak Imunitas

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI