Suara.com - Reshuffle yang disebut akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di awal Desember lalu nyatanya belum terwujud hingga saat ini.
Hal ini lantas disorot oleh pengamat yang kemudian menakar kemungkinan penyebab Presiden Jokowi belum melakukan reshuffle kabinet.
Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisa sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga saat ini belum melakukan reshuffle.
Ia menilai orang nomor satu di Indonesia itu belum siap merombak kabinetnya. Padahal, di sisi lain banyak pembantu-pembantunya yaitu para menteri yang memiliki kinerja kurang memuaskan dan layak untuk masuk dalam daftar reshuffle.
Baca Juga: Bertemu di AS, Jokowi Curhat Diajak Bos Facebook Mark Zuckerberg Main Pingpong Virtual
"Kalau saya amati Presiden Jokowi belum siap, penyebabnya kita tidak tau," kata Ujang dikutip dari Wartaekonomi.co.id.
Dosen Universitas Al-Azhar itu memaparkan ada kemungkinan bahwa Presiden Jokowi menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya.
"Bisa jadi menunggu waktu tepat sampai setelah tahun baru, ini juga mungkin saja," ungkapnya.
Mungkin juga Presiden Jokowi sengaja mengulur-ulur waktu reshuffle tersebut.
"Kemungkinan tarik ulur itu sengaja dilakukan Jokowi, memicu agar menterinya bekerja lebih keras lagi," ucapnya.
Baca Juga: Sebut Ada 2.319 Startup, Jokowi: Semakin Hari Semakin Tambah Terus
Untuk diketahui, isu reshuffle belakangan ini semakin kencang dibicarakan di tengah publik. Bahkan, kabarnya Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid kepada wartawan belum lama ini.
Ia meyakini perombakan kabinet akan terjadi dalam waktu dekat, yang mana bisa dilakukan di akhir tahun 2021 atau awal 2022. Alasannya, karena ada desakan dari sejumlah masyarakat yang ingin ada perbaikan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kalau trjadinya di akhir tahun. Kan pasti dugaan saya di akhir tahun atau di awal tahun. Sama-sama mengejutkan nantinya," ujar Jazilul.
Ia menilai Presiden Jokowi akan menggunakan hak prerogatifnya itu untuk kepentingan kemajuan Indonesia.
"Sehingga, perombakan yang dilakukan pun akan memenuhi keinginan masyarakat," pungkasnya.