Infografis
Suara.com - Pengamat terorisme Noor Huda Ismail menilai, penguatan masyarakat sipil menjadi poin yang sangat penting untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di Indonesia.
Pasalnya, penyebaran paham radikalisme itu dikatakannya bukan hanya menjadi masalah pimpinan negara, tetapi juga seluruh masyarakat.
"Penguatan masyarakat sipil itu penting banget, karena permasalahan terorisme, radikalisme itu bukan masalahnya permasalahannya pak Jokowi. Siapapun pemimpin negara, meskipun Jokowi sampai 2024, 2025 tetap akan ada juga," kata Noor Huda dalam diskusi bertajuk Ekses Kelompok Taliban terhadap Perkembangan Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme di Indonesia yang disiarkan oleh YouTube Humas Sil dan SKSG UI, Senin (13/12/2021).
Karena itu, Noor Huda menilai kalau masyarakat harus kuat menjaga kedaulatan negaranya sendiri. Ia menyebut kalau penyebaran paham radikalisme masih menjadi pekerjaan rumah masyarakat ke depannya.
Baca Juga: Pengamat: Taliban Kuasai Afghanistan Bukan JI yang Antusias, Tapi ISIS
Terlebih untuk saat ini, ancaman yang nyata bukan lah berasal dari alumni Afganistan, tetapi alumni internetstan. Penyebaran paham radikal dikatakan Noor Huda saat ini lebih gencar melalui internet.
"Mereka ini yang selalu berkoneksi dengan internet ini," ucapnya.
Selain itu, Noor Huda juga melihat ancaman penyebaran paham radikal kepada aparat keamanan. Ia melihat ada aparat keamanan yang juga mendalami agama dan harus dijaga dengan baik.
"Orang itu enggak membayangkan, yang terlibat di internet itu mulai dari polwan yang ada di Ambon, negara juga bisa kena," tuturnya.
"Ya baik menghidupkan sunnah tetapi kalau ketemu dengan yang lain kacamatanya mesti dipakai ya (bisa) repot itu nanti."
Baca Juga: Densus 88 Tangkap 4 Orang Terduga Teroris di Palembang dan Lubuklinggau, Jaringan JI
