Infografis
Suara.com - Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat penerbitan SBN tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020.
Menurut Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir, strategi pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah efektif mendorong penurunan yield.
“Ada dua episode, di mana episode pertama pada semester I di Januari sampai April dimana bond market sangat volatile, namun pemerintah dapat melakukan pemenuhan target lelang di Semester I dengan dukungan dari Bank Indonesia melalui adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) I”, kata Riko pada konferensi pers, Senin, (13/12/2021).
Sementara dari sisi realisasi utang tunai, sampai dengan 7 Desember 2021 telah mencapai Rp 1.186,2 triliun atau 88,3% dari outlook.
Sisa pengadaan utang tunai Rp 157 triliun akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan dukungan SKB III.
“Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, realisasi utang akan berkurang secara signifikan, kira-kira di kisaran 300 triliun (rupiah) dari rencana awal”, ujarnya.
Lebih lanjut, Riko memaparkan, pemerintah menargetkan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp 973,6 triliun yang dilakukan baik melalui penerbitan SBN, maupun pelaksanaan pinjaman.
Dalam pembiayaan tersebut, dimungkinkan fleksibilitas antara penerbitan SBN dengan penarikan pinjaman, serta penggunaan SAL/SILPA.
“Jadi kalau dalam tahun berjalan, misalnya bulan Februari bulan Maret ataupun bulan Mei Juni, ada penerbitan SBN, ada pelaksanaan pinjaman, ini artinya bukan Pemerintah itu melakukannya secara sporadis, tapi tentu dalam satu kerangka rencana APBN satu tahun”, jelas Rico.
Baca Juga: Kemenkeu: Momen Nataru Diprediksi Bakal Kerek Naik Laju Inflasi
Di tengah tantangan pasar keuangan dan pembiayaan tahun 2022, Riko melihat peluang dan faktor pendukung pembiayaan, salah satunya adalah APBN yang semakin berkinerja baik ditunjang penerimaan yang tumbuh dan belanja yang optimal.
