Infografis
Suara.com - Greenpeace Indonesia menantang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berani buka-buka soal data deforestasi di tanah air.
Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik mengatakan selama ini data deforestasi KLHK mempunyai perbedaan yang terlalu besar dengan data-data lembaga lain, padahal metode perhitungannya sama.
"Seharusnya pemerintah lebih terbuka terhadap data kehutanan ini, perlu ada kolaborasi dan debat yang sehat dari sisi akademis untuk check and balance antara KLHK dan para saintis," kata Kiki dalam diskusi virtual, Jumat (10/12/2021).
Dia menyebut jika data yang dikeluarkan KLHK diragukan oleh publik dan para ahli, maka akan mempengaruhi kepercayaan dari negara lain.
Baca Juga: Hakordia 2021, Siti Nurbaya Ingatkan ASN Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
"Ini menjadi pertaruhan ya, kalau misalnya data KLHK itu tidak mendapat kepercayaan dari publik atau dari negara donor (karbon), maka target untuk mendapatkan pendanaan pun akan menjadi semakin sulit," ucapnya.
Kiki meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera menegur KLHK agar transparan terhadap data deforestasi agar bisa dimonitor publik.
"Apalagi tahun depan Indoensia menjadi leader untuk G20, artinya kita harusnya memberikan contoh yang baik, terutama dari sisi transparansi termasuk data deforestasi ini," tutup Kiki.
