Infografis
Suara.com - Massa dari sejumlah elemen buruh kembali menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/12/2021) siang. Unjuk rasa dilakukan demi memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional.
Massa yang memakai pakaian dominan merah langsung mengambil posisi di depan pagar balai kota. Mobil komando dan sejumlah orator langsung melakukan orasi dan bernyanyi.
Sejumlah peserta aksi membuat barisan di bagian depan pagar. Sementara yang membentangkan spanduk dan poster.
Sama seperti beberapa aksi sebelumnya, massa buruh kembali menuntut Anies segera melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Baca Juga: Buruh Kena PHK Bisa Dapat Bantuan Uang Tunai Selama 6 Bulan, Ini Syarat Lengkapnya
Massa buruh tersebut berdiri di depan Gedung Balai Kota, sembari membentangkan spanduk. Hal itu pun menyebabkan setengah jalur di Jalan Medan Merdeka Selatan terpakai dengan aksi demontrasi.
Para buruh yang menggelar aksi demontrasi tersebut berasal dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dan GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat). Mereka juga sempat melakukan aksi di patung arjuna wiwaha atau patung kuda sebelumnya.
"Hari ini momentum hari HAM internasional tanggal 10 Desember. Kaum buruh sengaja datang ke Balai Kota Gubernur DKI Jakarta dan juga Istana Negara," ujar Sekjen KASBI DKI, Sunarno di lokasi, Jumat (10/12/2021).
Menurut Sunarno, angka UMP 2022 yang hanya naik Rp37.749 jadi Rp4.452.724 tidak cukup bagi pekerja memenuhi kebutuhan hidup di Ibu kota.
"Kepada pak Gubernur, karena menuntut supaya ada revisi UMP yang telah ditetapkan sebesar 1,09 persen. Kenaikan itu kan memang tidak layak sesuai dengan kebutuhan hidup kaum buruh di Jakarta," terangnya.
Baca Juga: CCTV Buktikan Mobil Isyana Tak Mondar-Mandir di Sumur Resapan, Politisi PSI Sentil Anies
Anies juga sudah berjanji untuk melakukan revisi nilai UMP tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian karena masih menunggu jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Ida Fauziyah.
"Kami datang untuk menagih janji pak Gubernur yang mana katanya memang mau merevisi UMP 2022," pungkasnya.
Imbas aksi ini, setengah badan Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup. Sementara, aparat gabungan dari kepolisian dan TNI berjaga di lokasi dan jumlah kendaraan taktis disiagakan.
