Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, selama dua tahun Pemerintah Indonesia telah berjuang untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian akibat Pandemi Covid-19.
Semua jajaran, kata Jokowi, berusaha keras agar masyarakat memeroleh rasa aman dari ancaman pandemi dan berusaha agar masyarkat memperoleh rasa aman dari ancaman kelaparan dan ancaman pengangguran.
"Walaupun ancaman pandemi masih membayangi pandemi, tapi alhamdulillah perjuangan kita sama-sama tidak sia-sia. Indonesia termasuk dari lima negara di dunia yang berhasil menekan pandemi Covid-19 ke level 1," ujar Jokowi dalam sambutan di acara International Conference on Islam and Human Rights dalam rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia, Jumat (10/12/2021).
Jokowi bersyukur pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional. Upaya penemuhan HAM di bidang sosial, ekonomi, budaya kata Jokowi harus diupayakan terus menerus.
Baca Juga: Hari HAM Sedunia, Puan Maharani: RUU TPKS Jadi Pelindung Hak Perempuan
"Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mengentaskan kemiskinan ekstrem pada angka 0 persen," kata dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku telah menyampaikan berkali-kali kepada para menteri bahwa pemerintah harus membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.
Pemerintah, kata Jokowi, juga harus menjamin akses layanan pendidikan, kesehatan hingga kebebesan berpendapat.
"Kita (Pemerintah) harus menjamin akses layanan pendidikan kesehatan yang terjangkau dan merata dan kita harus menjamin kebebasan beragama dan harus menjaga adat dan budaya," ucap Jokowi.
Untuk meningkatkan akses keadilan sosial ekonomi dan budaya untuk seluruh warga Indonesia di manapun berada, pemerintah kata Jokowi harus terus bekerja keras untuk membangun dari pinggiran, membangun dari desa dari perbatasan.
Baca Juga: Kecewa Polemik TWK Tak Disinggung saat Harkodia, ICW: Jokowi Harus Tegur Pimpinan KPK
Sehingga, kata dia, hak-hak mereka akan pembangunan juga bisa terpenuhi.
"Membangun infrastruktur yang merata ke seluruh tanah air, membuka investasi untuk hiliriasi yang membuka banyak lapangan kerja," imbuh dia.
Jokowi menyebut tujuan dari investasi hilirisasi, industrialisasi adalah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.
Jokowi menuturkan tahun 2021, investasi di luar Jawa ini lebih besar dari investasi yang ada di Pulau Jawa dan memberikan bantuan sosial untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
"Itulah kenapa pemerintah bekerja keras untuk mengundang investasi dari dalam maupun dari luar negeri, menerbitkan UU Ciptaker, memperbaiki ekosistem investasi teramasuk perbaikan perizinan bperusahaan melalui online submision system (OSS), dalam rangka membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya yang berkualitas bagi seluruh warga negara kita," papar Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan pada pertengahan tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 53 tahun 2021 mengenai rencana aksi nasional HAM tahun 2021-2024.
Rencana aksi tersebut kata Jokowi dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan pemenuhan, penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia.
Adapun sasaran utamanya adalah kelompok perempuan, anak kelompok masyarakat adat dan penyandang disabilitas.
"Perpres nomor 53 ini adalah menegakkan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan pelrindungan hak sipil dan politik saja, juga mencakup hak sosial ekonomi, dan juga hak budaya terutama menyasar pada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu kita lindungi tapi juga kita penuhi hak-haknya," ucap Jokowi.
Selain itu Jokowi mengungkapkan bahwa pada minggu lalu dirinya telah melantik untuk pertama kalinya Komite Disabilitas Nasional.
Komite tersebut kata Jokowi menunjukkan komitmen kita untuk memastikan dan memantau perlindungan, pemenuhan hak disabilitas.
Jokowi ingin agar setiap warga negara mendapatkan hak-hak yg sama tanpa merasa diabaikan dan dibedakan.
"Jaminan hak-hak sipil politik dan hukum juga harus menjadi perhatian kita, semua warga mendapat perlindungan yg sama dari warga tanpa membeda-bedakan suku, agama gender tahu kontras, semua warga negara berhak mendapat kesempatan setara dalam mendapaktan pelayanan dari negara, dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," katanya.
