Infografis
Suara.com - Uni Afrika (AU) menyerukan pencabutan larangan perjalanan dari dan ke negara-negara Afrika selatan menyusul munculnya varian Omicron.
Varian Omicron terdeteksi dan diumumkan oleh Institut Nasional Penyakit Menular (NICD) Afrika Selatan pada bulan November.
Tak lama kemudian, WFO menetapkan Omicron sebagai varian yang menjadi perhatian. Sejak saat itu, banyak negara yang menutup perbatasan untuk pelancong dari Afrika Selatan dan sekitarnya.
Dalam sebuah pernyataan, AU menyoroti bahwa larangan perjalanan memiliki dampak berlapis-lapis pada negara-negara di kawasan Afrika Selatan.
Baca Juga: Ribuan Warganya Tewas Jadi Korban Teroris, Presiden Burkina Faso Pecat Perdana Menteri
"Larangan perjalanan dan masuk ini menyebabkan dampak buruk pada ekonomi yang akan berdampak negatif pada kehidupan dan mata pencaharian penduduk," jelas AU, disadur dari All Africa Kamis (9/12/2021).
"Itu juga menyebabkan terbatasnya mengakses pasokan medis penting yang diperlukan untuk menanggapi peningkatan kasus Covid-19 di Afrika Selatan," sambungnya.
AU juga menjelaskan jika pembatasan tersebut dapat membatasi peneliti dan ilmuwan Afrika Selatan dalam mengakses reagen untuk memantau penyebaran varian Omicron.
AU menyuarakan keprihatinan bahwa pendekatan yang ditargetkan sedang diberlakukan di Afrika Selatan dan negara-negara tetangganya meskipun "distribusi luas kasus Omicron secara global".
Badan kontinental tersebut juga menambahkan bahwa larangan perjalanan dapat menghalangi negara untuk melaporkan varian baru yang kemungkinan muncul.
Baca Juga: Hasil Riset: Vaksin 'Booster' Pfizer dan BioNTech Diklaim Bisa Menangkal Varian Omicron
Selain AU, serikat pekerja hingga sejumlah pejabat di dunia menyerukan untuk mencabut pembatasan perjalanan dari Afrika Selatan.
"Akses vaksin yang adil adalah kunci untuk mengimunisasi populasi, mengendalikan penularan virus dan mencegah munculnya varian baru. Oleh karena itu, upaya internasional harus fokus pada peningkatan cakupan vaksinasi di benua itu," jelas AU.
Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam pembatasan perjalanan itu dan menyebutnya apartheid.
Menurut Guterres, penutupan perbatasan tak hanya sangat tidak adil dan menghukum, tetapi juga tidak efektif.
"Saya sangat prihatin dengan isolasi negara-negara Afrika selatan karena pembatasan perjalanan #COVID19 yang baru. Orang-orang Afrika tidak dapat disalahkan atas rendahnya moralitas vaksinasi yang tersedia dan tidak boleh dihukum karena berbagi informasi kesehatan dengan dunia," cuit Guterres dalam akun Twitternya.
