Infografis
Suara.com - Sejumlah perwakilan serikat buruh termasuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani Nea, menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedatangan mereka untuk mempertanyakan putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) nomor 11 tahun 2021, terutama amar putusan poin ke 7 dan ke 4.
Tidak jelasnya amar putusan tersebut membuat adanya perbedaan penafsiran amar putusan di kalangan buruh yang membingungkan.
"Ingin menanyakan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kami. Ada amar putusan pemerintah nomor 4 yang menyatakan UU Ciptaker tidak berlaku tapi ada amar putusan nomer 5, 6, dan 7, terutama yang 7. Di sana menyebutkan menangguhkan tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak besar," kata Said Iqbal saat ditemui wartawan di Gedung MK, Rabu (7/11/2021).
Baca Juga: Bergerak ke Balai Kota Setelah Bertemu MK, Massa Buruh Tagih Janji Anies Naikan Upah
Untuk diketahui poin 7 putusan MK berbunyi, 'Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).'
Sementara pada poin ke 4 menyatakan, UU Ciptaker masih berlaku, dengan isi putusan, 'Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.'
"Apakah yang digunakan tafsir itu oleh pemerintah adalah amar nomor 4 atau amar putusan nomor 7? Hanya MK yang bisa menjawab" ujar Said Iqbal.
Saat menyambangi Gedung MK, Said Iqbal bersama rombongannya ditemui Kabiro Humas MK.
"Dari pejabat MK, Kabiro Humas, Jubir MK, menyatakan akan menyampaikan kepada Ketua Hakim konstitusi. Harus dijelaskan apakah amar nomor 4 atau amar nomor 7 terhadap kami. Karena ini masalah upah minimum, UMP dan UMP yang eskalasi gerakannya terus meningkat," ujar Said Iqbal.
Baca Juga: Keras! 2 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional, Jika Pemerintah Ngotot Jalankan UU Cipta Kerja
