Infografis
Suara.com - Anggota Panja Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS dari Fraksi Demokrat Santoso mengkritisi besaran denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual. Ia menilai denda yang ada masih terlalu kecil.
Adapun Santoso merujuk besaran denda pada Pasal 13 ayat 1 dalam draf RUU TPKS per 18 November 2021, yang berbunyi korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Melihat kondisi banyak kasus perdagangan orang, yang kemudian dipaksa menjadi pekerja seks komersial, Santoso berujar besaran denda sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas tidak akan membuat efek jera.
"Karena kelompok orang yang berbisnis dalam eksploitasi seksual ini sangat kecil dendanya minimal Rp 200 juta, mestinya Rp 5 miliar, paling tinggi Rp 15 miliar. Kan undang-undang ini dibuat untuk mengurangi dan menghilangkan tindakan kekerasan seksual. Kalau cuma Rp 200 juta, itu mah kelas panti pijat," kata Santoso dalam rapat pembahasan RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Rabu (8/12/2021).
Baca Juga: Panja Segera Gelar Pleno, Suara Mayoritas Fraksi jadi Penentu Nasib RUU TPKS
Padahal, lanjut Sansoto, yang namanya kelas massage itu sudah kelas internasional.
"Jadi menurut saya dalam memberikan sanksi kita banci ini, Rp 200 juta itu zaman kompeni, jadi harus Rp 5 miliar paling sedikit supaya pelaku benar-benar takut. Kalau ini mah aduh," katanya.
Sementara itu, dalam draf terbaru tertanggal 8 Desember 2021 setelah dilakukan pembahasan pada hari ini, ketentuan yang sama terkait tindak pidana eksploitasi seksual oleh korporasi mengalami perubahan di Pasal 8 ayat 2 sebagai berikut:
"Dalam hal tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, Korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."
Baca Juga: Desy Ratnasari Usul Pejabat Publik Masuk Kategori di Pasal Ketentuan Pidana RUU TPKS
