Infografis
Suara.com - DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan mencari dana tambahan untuk membangun tanggul di kawasan pesisir ibu kota.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk mengerjakan proyek itu disebut masih kurang.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan penambahan anggaran itu untuk mengebut penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun 19 kilometer tanggul. Sementara Kementerian PUPR harus mengerjakan 11 kilometer sisanya.
"Menurut saya ini pasti bisa kalau Pak Gubernurnya mau (mencari dana tambahan). Niat pak gubernur melihat anggaran dan keuangan kita memamg sangat sulit lah. Kita mengandalkan anggaran lewat APBD," ujar Ida saat dikonfirmasi, Selasa (7/12/2021).
Baca Juga: Kapasitas Ibadah Natal di Gereja di Jakarta Dibatasi 50 Persen Saat PPKM Level 3
Ida menjelaskan, pencarian dana bisa dilakukan dengan menggunakan skema seperti corporate social responsibility (CSR), kewajiban Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan lainnya.
"adi, solusinya untuk pembangunan tanggul ini biar tetap berjalan bisa lewat dana KLB atau CSR yang ada. Itu saran dari komisi D," kata Ida.
Ida mengatakan, Pemprov DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp104,9 miliar dalam APBD DKI 2022 untuk membangun tanggul laut di pesisir Jakarta.
"Pembangunan tanggul pengaman pantai dan infrastruktur pengendali banjir pesisir pantai pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp104.999.999.930," tuturnya.
Namun, politisi PDIP ini menilai alokasi anggaran pembangunan tanggul Jakarta pada 2022 belum menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Berencana Relokasi Warga Terdampak Banjir Rob ke Rusun
"Memang untuk tanggul ini pembangunan tanggul pengaman pantai anggarannya di tahun 2022 itu hanya Rp104 miliar. Ini kan memang sedikit. Pemda bisa mencari solusi non-APBD, dana KLB, CSR, ataukah kewajiban," pungkasnya.
