Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara soal Direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) yang diduga melakukan rapat sambil menonton tari perut atau belly dance. Riza mengaku belum mengetahui mengenai kebenaran kabar tersebut.
Kabar ini awalnya terungkap saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2021). Lantas setelah itu, videonya langsung tersebar di kalangan awak media.
"Ya saya belum tahu informasinya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Kendati demikian, Riza mengingatkan kepada jajarannya agar bijak dalam menggunakan handphone (HP). Jangan sampai nantinya ada tindakan yang penggunaan gawai yang malah merugikan ke depannya.
Baca Juga: Video Direksi TransJakarta Diduga Rapat Sambil Nonton Tari Perut, Ikut Joget hingga Ketawa
"Tentu harapan saya gunakan gadget handphone untuk kepentingan baik dan positif," jelasnya.
Kabar Direksi PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) diduga sedang rapat sambil menonton atraksi tari perut atau belly dance mulai menemui titik terang. Bahkan, video rekaman kegiatan tersebut sudah tersebar di kalangan wartawan.
Awalnya, kabar Direksi TransJakarta rapat sambil nonton belly dance itu diungkap saat rapat Komisi B. Anggota fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi yang pertama mengungkapkannya.
Dalam video yang tersebar, terlihat sejumlah orang dengan pakaian TransJakarta sedang makan di salah satu tempat yang tak diketahui lokasinya. Terlihat ada satu orang penari melakukan atraksi tari perut tepat di pintu masuk.
Sejumlah orang dengan seragam TransJakarta itu pun terlihat menikmatinya. Ada sejumlah orang yang tertawa dan sepintas berjoget.
Baca Juga: Besok Buruh Kembali Demo, Wagub DKI: Jangan Sampai Ada Anarkisme
Di meja makan, terlihat ada mantan Direktur Utama (Dirut), Sardjono Jhony Tjitrokusumo yang wafat pada 3 Oktober 2021 lalu. Artinya, kemungkinan besar kejadian ini terjadi sebelum Dirut diganti ke Mochamad Yana Aditya.
Sardjono dalam video terlihat tidak memandang ke arah penari karena sedang makan. Di sebelahnya ada seorang anggota direksi sedang berbicara serius dengan salah satu karyawan TransJakarta.
Dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama dengan PT Transportasi Jakarta Yana sempat meminta bukti video itu kepada Adi. Ia mengaku ingin segera menyelesaikan masalah ini.
"Mohon izin saya warga negara. Saya sebagai warga negara kepada wakil rakyat untuk menanyakan, mohon maaf ini siapa (rapat sambil nonton belly dance)? Kalau misalkan ini melanggar biar kita selesaikan saja," ujar Yana di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/12/2021).
Adi dan Yana pun sempat terlibat perdebatan. Yana dalam rapat itu menyatakan mengganti statusnya sebagai warga negara dan ingin Adi selaku wakil rakyat memberikan bukti rapat tersebut.
"Gini saudara direktur," kata Adi.
"Enggak saya warga negara," jawab Yana menimpali.
Adi pun meminta agar Yana tidak mengambil hari perkataannya yang mengaku punya video direksi TransJakarta menonton belly dance sambil rapat. Dia juga menyatakan Yana yang baru menjabat sebulan sebagai Dirut itu tidak termasuk dalam orang yang menonton striptis.
"Anda gak usah baper. Saya tidak bicara tentang anda. Saya praktisi hukum. Saya tidak bicara tentang ada. Ini urusan organisasi jangan dibawa ke hati. Ini urusan mulut sampai ke leher saja. Enggak usah baper dan ngambekan," tutur Adi.
Adi juga menyebut tujuannya menyinggung soal rapat tersebut karena ingin mengritisi rekrutmen yang dilakukan TransJakarta. Direksi diminta fokus bekerja memperbaiki BUMD itu karena ia pun memiliki senjata untuk menjatuhkan citra direksi.
"Kalau anda tidak merasa anda tidak usah protes. Saya bicara segala sesuatu itu tak mungkin tanpa bukti, saya mantan pengacara," ucapnya.
Yana masih tak terima. Ia meminta Adi segera menunjukan kepadanya video yang dimaksud.
"Pimpinan mohon izin, saya warga negara, saya ingin mengetahui video itu ada atau tidak," jelas Yana.
"Kalau anda warga negara, suara tuhan suara rakyat, suara rakyat suara dewan. Anda rakyat kan? Saya wakil rakyat," jawab Adi.
Adi masih bersikeras tak mau menunjukan video yang dimaksud. Akhirnya, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta menengahinya dan meminta masalah ini diselesaikan secara internal.
"Silahkan nanti itu urusan internal pak," pungkasnya.
