Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan melihat adanya respons baik pemerintah dan DPR RI tanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka perbaikan UU Cipta Kerja kurang dari tenggat waktu 2 tahun diyakini akan selesai.
"Saya kira dan itu semuanya saya yakin bahwa iklimnya sudah baik bisa dibayangkan UUD mengatakan perubahan undang-undang harus dua belah pihak tidak boleh pemerintah saja atau DPR jadi harus kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak sudah siap maka inshallah kurang dari tenggat waktu dua tahun sudah selesai inshallah perbaikan tersebut," kata Agung dalam acara diskusi bertajuk 'Pasca Putusan MK Tentang UU Ciptaker: Bagaimana Nasib Dunia Usaha, Investasi dan Buruh?' di Jakarta, Selasa (7/12/2021).
Menurutnya, pertama respons pemerintah disampaikan juga oleh Menko Perokonomian Airlangga Hartarto yang sudah menyatakan akan segara menindaklanjuti adanya putusan MK soal UU Cipta Kerja.
"Pemerintah bapak Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian dan beliau orang tokoh yang selama ini menangani UU Cipta Kerja beliau menjawab segera akan menindaklajuti menjalankan putusan dari MK untuk segera memperbaiki," tuturnya.
Kemudian kata Agung, DPR juga lewat Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menyatakan akan melaksanakan secepatnya perbaikan-perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK.
"Ketua DPR menyatakan siap untuk melaksanakan secepatnya perbaikan-perbaikan UU Cipta Kerja dan UU nomor 12 tahun 2011 terkait Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)," tuturnya.
Dengan adanya hal tersebut, Agung mengaku optimis bahwa nasib dunia usaha, investasi hingga para buruh ini akan berlangsung aman.
"Kalau saya terus terang melihat dari reaksi dan respon yang penuh tanggung jawab dari pemerintah saya optimis terhadap nasib ke tiga-tiganya," tandasnya.
Putusan MK
Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja Divonis Inkonstitusional Bersyarat oleh MK, Begini Kata Mahfud MD
Sebelumnya, MK memerintahkan DPR RI melakukan perbaikan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 atau Omnibus Law dalam kurun waktu dua tahun. Hal itu menjadi putusan MK dalam judical review alias uji materi yang diajukan oleh serikat buruh.
