Infografis
Suara.com - Laporan terbaru SIPRI menunjukkan 100 produsen senjata terbesar sedunia terus mencatatkan kenaikan penjualan. Bahkan di tahun pandemi 2020, saat ekonomi global terkontraksi.
Pandemi COVID-19 telah membawa kemunduran ekonomi besar-besaran di seluruh dunia. Namun, ada satu sektor bisnis yang terbukti kebal terhadap virus corona. Industri senjata.
Laporan terbaru tentang 100 produsen senjata terbesar di dunia oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) mencatatkan peningkatan penjualan.
Peneliti SIPRI Alexandra Marksteiner mengatakan kepada DW bahwa dia sangat terkejut dengan data dari tahun 2020 atau di tahun pertama pandemi.
Baca Juga: Demokrat Berencana Blokir Penjualan Senjata Senilai Rp 10,5T ke Israel
"Meskipun IMF menempatkan kontraksi ekonomi global pada 3,1%, kami melihat bahwa penjualan senjata dari 100 perusahaan teratas ini tetap meningkat. Kami melihat peningkatan keseluruhan sebesar 1,3%," ujar Alexandra Marksteiner.
Penjualan oleh 100 produsen senjata terbesar mencapai $531 miliar (lebih dari Rp7,6 kuadriliun) pada tahun 2020.
Sekitar 54% dari nilai total tersebut dicatatkan oleh 41 perusahaan senjata asal Amerika Serikat (AS).
Perusahaan utama dalam industri ini yakni Lockheed Martin di AS menjual sistem persenjataan dengan nilai lebih dari $58 miliar tahun lalu.
Kuatnya lobi produsen senjata Perusahaan besar tentu punya pengaruh politik yang besar.
Baca Juga: Polisi Dalam Penjualan Senjata ke Zakiah Aini, Masuk Tindak Terorisme?
Markus Bayer, ilmuwan politik di Pusat Studi Konflik Internasional Bonn (BICC), mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan senjata dengan sengaja memberikan pengaruh mereka kepada para politisi.
Bayer mengutip sebuah laporan oleh lembaga nirlaba asal AS, Open Secrets, yang menyatakan bahwa perusahaan pertahanan menghabiskan jutaan dolar setiap tahunnya untuk melobi politisi dan menyumbang untuk kampanye mereka.
"Dalam dua dekade terakhir, jaringan pelobi dan donor mereka yang luas telah menyumbangkan $285 juta untuk kontribusi selama kampanye dan $2,5 miliar untuk lobi guna memengaruhi kebijakan pertahanan."
Dan bagi raksasa manufaktur senjata, pengeluaran ini tampaknya membuahkan hasil setimpal.
Alexandra Marksteiner menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan AS memberikan dukungan untuk industri senjata selama pandemi.
"Misalnya, mereka memastikan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan pertahanan dibebaskan dari perintah untuk tetap tinggal di rumah. Di sisi lain, ada beberapa perintah yang dibuat agar dana dapat ditransfer ke perusahaan agak lebih awal dari jadwal, sehingga mereka punya sedikit cadangan."
Asia borong senjata, bagaimana dengan Rusia?
Simone Wisotzki, ahli pengendalian senjata di Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), terkejut dengan fakta bahwa perusahaan senjata dari negara-negara di bagian selatan menjadi semakin penting.
Wisotzki khususnya menyebutkan India, negara ini memiliki tiga perusahaan di daftar 100 besar produsen senjata global yang total penjualan gabungannya mencapai 1,2%.
Selain India, Cina juga memproduksi lebih banyak senjata. SIPRI telah memasukkan perusahaan senjata asal Cina dalam studinya sejak 2015, meski ada banyak masalah transparansi.
Lima perusahaan Cina dalam daftar itu mendapat benefit dari program modernisasi militer pemerintah Cina, dan penjualan mereka kini mencapai 13% dari 100 penjualan terbesar.
Sementara itu, saat melihat data penjualan oleh perusahaan asal Cina, Marksteiner mencatat bahwa "perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan apa yang disebut fusi militer-sipil."
Ia mencontohkan proyek pengembangan senjata oleh konglomerat senjata terbesar Cina.
"Ada sistem satelit yang dikembangkan bersama NORINCO, ada lumayan pendapatan dari sana, dan itu digunakan baik untuk tujuan militer maupun sipil."
Di sisi lain, Rusia ternyata mencatatkan penurunan terbesar dalam penjualan senjata. Sembilan perusahaan Rusia dalam daftar SIPRI menjual senjata 6,5% lebih sedikit tahun lalu dibandingkan tahun 2019.
Markus Bayer dari BICC yakin bahwa penurunan secara langsung terkait dengan India dan Cina yang mengembangkan pabrik senjata mereka.
Kedua negara tersebut sebelumnya adalah negara utama pembeli persenjataan Rusia.
Militerisasi teknologi informasi Simone Wisotzki mencatat bahwa batas antara teknologi sipil dan militer semakin samar. "Teknologi informasi tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi persenjataan," ujarnya.
Dalam laporan barunya, SIPRI secara khusus melihat bertumbuhnya peran perusahaan teknologi dalam bisnis senjata.
Alexandra Marksteiner dari SIPRI menekankan bahwa, jika menginginkan gambaran yang jelas tentang industri senjata, "Anda tidak bisa hanya berbicara tentang pemain tradisional seperti Lockheed Martin."
SIPRI mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan besar di Silicon Valley seperti Google, Microsoft, dan Oracle telah berusaha untuk lebih terlibat dalam bisnis senjata dan telah mendapatkan kontrak yang menggiurkan.
SIPRI mencontohkan kesepakatan antara Microsoft dan Departemen Pertahanan AS senilai $22 miliar.
Perusahaan ini telah dikontrak untuk memasok kacamata super dengan Sistem Augmentasi Visual Terpadu kepada Angkatan Darat AS.
Kacamata ini disebut-sebut bisa memberikan informasi strategis real-time tentang keadaan di medan perang kepada para tentara.
Bagaimana dengan Eropa?
Tahun 2020, 26 perusahaan terdaftar di Eropa mencatatkan penjualan senjata senilai $109 miliar. Empat perusahaan senjata dari Jerman menyumbang kurang dari $9 miliar dari total nilai ini.
Ada juga perusahaan trans-Eropa seperti Airbus, yang menangani kesepakatan senjata senilai hampir €12 miliar, atau 5% lebih banyak dari tahun 2019.
Eropa tampaknya kian mengandalkan usaha patungan seperti ini. Markus Bayer menjelaskan bahwa "Eropa sekarang mencoba, lewat jalur politik, untuk mempercepat usaha kerja sama semacam itu guna mengembangkan 'Sistem Senjata Generasi Berikutnya', 'Sistem Tempur Masa Depan di Udara,' atau 'Sistem Tempur Utama di Darat,' sehingga dapat menanggung biaya pengembangan yang tinggi untuk sistem baru seperti ini."
Dari segi biaya, produksi patungan ini memang masuk akal. Namun, yang kemudian sering muncul sebagai masalah adalah kontrol ekspor senjata, kata Simone Wisotzki. Ia mengacu pada Eurofighter Typhoon, jet tempur yang dikembangkan oleh Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol.
Analis PRIF ini mengatakan bahwa jet ini secara khusus dipasok ke negara yang bermasalah, seperti Arab Saudi yang masih berperang di Yaman.
Regulasi ekspor nasional seringnya tidak diterapkan pada produk yang dibuat dengan sistem usaha patungan dan tampaknya Eropa masih jauh dari penerapan kontrol bersama secara efektif untuk ekspor senjata. (ae/ha)
