Infografis
Suara.com - Ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja siap menggelar aksi demo untuk menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) minimal 10 persen di Jakarta pada Rabu (7/12/2021) besok. Tiga lokasi yang menjadi sasaran aksi protes yakni, Istana, Mahkamah Konstitusi dan kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal seperti dikutip Antara, Selasa (7/12/2021), mengatakan, serikat pekerja yang siap menggelar aksi demo seperti, KSPI, KPBI, dan FSPMI, yang dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota Jakarta.
Menurut Said Iqbal, aksi hari ini masih dipusatkan di daerah masing-masing. Sementara aksi unjuk rasa nasional dipusatkan di Istana, Gedung MK, dan Balai Kota DKI Jakarta, pada 8 Desember 2021.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, mengatakan, pada hari ini, para buruh melakukan aksi di daerah industri masing-masing. Di Jakarta, kata dia, sebagian massa buruh melakukan aksi di Kawasan Industri Pulogadung.
Baca Juga: Tindak Lanjut Putusan MK, Perubahan UU Cipta Kerja Diharapkan jadi Agenda Prioritas 2022
"Besok baru semua buruh dari wilayah Jabodetabek akan merapat ke Istana. Kawan-kawan yang sudah konfirmasi ada sekitar 10 ribu (buruh)," kata Ilhamsyah.
Adapun tuntutan dari para buruh yakni pencabutan Surat Keputusan (SK) Penetapan Upah Minimum Provinsi yang hanya naik sebesar 1,09 persen.
Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat Keputusan Presiden (Kepres) untuk membatalkan SK Gubernur, dan menaikkan upah 10-15 persen.
"Kenaikan 10 persen di DKI Jakarta, serta di provinisi lainnya seperti, Jateng dan Jatim, yang upahnya masih kecil, harus didongkrak hingga 15 persen," kata Ilhamsyah.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Baca Juga: Demo Buruh soal UMK 2022 Bikin Macet, Begini Reaksi Wakil Wali Kota Batam
Buruh menilai besaran kenaikan UMP tersebut belum efektif untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi lewat daya beli. (Antara)
