Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi (Baleg) bersama dengan pemerintah menyepakati daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022. Diketahui ada sebanyak 40 RUU yang telah disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2022.
Rinciannya, 26 RUU usulan DPR RI, 12 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU menjadi usulan DPD. Di luar daftar prolegnas prioritas 2022, pemerintah dan DPR turut menyepakati enam RUU kumulatif terbuka.
Enam RUU itu salah satunya ialah terkait perubahan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Sebelum disepakati, Ketua Panja Prolegnas Prioritas Willy Aditya terlebih dahulu menyampaikan laporan. Setelahnya disusul dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi.
"Saya ingin menegaskan kembali, jadi semua fraksi setuju?" tanya M Nurdin selaku pemimpin rapat di Baleg DPR, Senin (7/12/2021).
"Setuju," jawab anggota.
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly yang hadir dalam rapat berharap daftar Prolegnas Prioritas 2022 itu dapat segera disahkan.
"Malam ini kita sudah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai Proglenas Prioritas tahun 2022 dan semoga besok dapat ditetapkan dalam rapat paripurna," ujar Yasonna.
Sebelumnya, Yasonna Laoly berharap rencana perubahan UU Cipta Kerja dapat menjadi agenda prioritas pada 2022.
Baca Juga: Masuk Daftar Prolegnas Prioritas 2022, RUU Pelindungan Data Pribadi Molor Lagi?
"Untuk itu pemerintah akan segera menyiapkan rencana UU perubahan UU Cipta Kerja sebagai perintah MK. Mengingat UU ini masuk dalam daftar komulatif terbuka prolegnas akibat putusan MK, maka perlu dimasukan di Prolegnas tetapi kami mohon supaya itu menjadi agenda prioritas kita awal tahun ini," tutur Yasonna dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (6/12/2021).
