Suara.com - Forum Ulama dan Habaib Ahli Sunnah Waljamaah se-Jawa Tengah meminta perlakuan penegakan hukum yang diskriminatif kepada apra ulama dihentikan. Permintaan itu mereka sampaikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR.
Forum Ulama dan Habaib memandang penegakan hukum saat ini cenderung diskriminatif yang justru berimbas terhadap stigma dan pelabelan buruk kepada umat Islam serta ajarannya.
Hadi, perwakilan dari Forum Ulama dan Habiab bahkan meminta Komisi III bersikap atas apa yang dialami Habib Rizieq Shihab dalam kasus RS Ummi. Selain Rizieq, ada nama lain yang juga disorot oleh Forum terkait kasua serupa, yakni Hamis Alatas dan Andi Taat.
Forum mempersoalkan ketiga orang tersebut yang dinyatakan bersalah secara hukum hanya karena menjelaskan tentangkesehatan RIzieq Shihab dengan ungkapan baik-baik saja.
Baca Juga: Habib Bahar Kembali Ceramah, Husin Alwi: Mulai lagi Teriak-Teriak Provokasi Orang Awam
"Yang mana dalam fakta persidangan terungkap tujuannya ungkapan optimis itu tujuannya demi menepis berita hoaks yang meresakan umat Islam, yang kecenderungannya akan membawa dampak negatif kepada bangsa Indonesia yang mengatakan HRS dalam kondisi terpapat Covid sekarang lagi sekarat dan lain-lain," kata Hadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Hadi mengatakan Forum juga ingin mendengar apa kata Komisi III DPR RI terkait penangkapan yang terjadi pada Munarman dan juga yang kasus penangkapan tiga ustaz baru-baru ini.
"Yang akhirnya merembet kepada munculnya beberapa pihak yang ingin membubarkan MUI. Yang notabene MUI ini kami anggap adalah wadah bagi seluruh umat Islam di Indonesia," kata Hadi.
Karena itu Forum Ulama dan Habaib meminta Komisi III tidak diam. Melainkan harus menyatakan sikap bahwa mereka menolak keras dan melawan segala bentuk agenda Islamphobia yang memberi stigma dan labelisasi buruk bagi umat Islam ataupun agama-agama yang ada di Indonesia
Forum juga meminta Komisi III menolak keras dan melawan penegakan hukum yang mempidanakan simbol, konsep, serta akhlak yang diajarkan dalam Islam dan agama-agama yang ada di Indonesia.
Baca Juga: Sebut Aksi 212 Sebagai Tonggak Sejarah, HRS: Layak Digelar Setiap Tahun
"Mengawal penegakan hukum agar transparan dan tidak diskrimintif serta terhindar dari agenda terselubung kaum islamphobia yang berupa memberikan stigma dan labelisasi buruk kepada umat islam dan ajaran islam, juga umat lain dan ajaran2 lain yang ada di Indonesia," tutur Hadi.