Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan, bisa jadi rencana perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu Pon 8 Desember 2021 tidak akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Alasanya karena semua fokus pada bencana alam Gunung Semeru.
"Apakah Rabu Pon itu akan ada reshuffle nah ini belum tahu bisa jadi juga tidak. Karena sekarang semua ya urusan pemerintah sedang fokus menangani musibah Gunung Semeru," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).
Arsul mengatakan, hingga kekinian Presiden Jokowi belum memberikan pemberitahuan kepada partai-partai politik koalisi soal rencana perombakan kabinet.
"Sampai dengan posisi hari ini ya senin siang presiden belum menyampaikan kepada partai-partai politik koalisinya. Kan memang sekali lagi tidak ada kewajiban presiden untuk juga mengajak bicara reshuffle dengan partai-partai koalisinya. Karena itu memang prerogratif presiden sepenuhnya," ungkapnya.
Baca Juga: Bicara Lompatan Kemajuan, Jokowi: Harus Berwatak Trendsetter Bukan Followers
Arsul menuturkan, jika berkaca dari pengalaman reshuffle sebelumnya Jokowi hanya akan mengajak berbicara kepada partai politik yang menterinya akan digeser. Namun, hingga kekian belum ada informasi terkait hal tersebut.
"Demikian juga kalau ada pergeseran portofolio tidak diganti karema ada perbedaan portofolio. Sampai sekarang belum. Biasanya juga kalau pun ada komunikasi itu dalam hitjngan jam ya barangkali sehari dua hari sebelumnya kita belum tahu," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, mengaku hanya baru mendengar isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.
"Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).
PAN sendiri semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus lalu memang belum terakomodir dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf. Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong.
Baca Juga: Jokowi Minta Bangsa Indonesia Harus Punya Watak Selalu Terdepan Bukan Mental Pengikut
"Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kita sudah siapkan kader," ungkapnya.
Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.
