Infografis
“Karena saya ingin dengar betul bagaimana sebenarnya keluhan dan keinginan masyarakat. Karena kalau saya tidak mendengar sendiri, saya takut mengambil sebuah kebijakan yang salah," katanya.
Terobosan di bidang pelayanan publik, rupanya tak hanya diharapkan dapat berhenti di tingkat kelurahan. Baru-baru ini, Wali Kota Eri melaunching program Kalimasada (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk).
Dengan diluncurkannya program itu, sejumlah jenis pelayanan Adminduk prosesnya bisa diurus melalui Ketua RT. Sehingga warga tak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk mendapatkan pelayanan Adminduk.
"Saya berharap, di tingkat level yang paling dekat dengan masyarakat yakni RT, semua data (Adminduk) nanti bisa diselesaikan tanpa harus bertemu dengan Dispendukcapil," ungkap dia saat meluncurkan program ini.
Tak lupa, upaya untuk pengentasan kemiskinan juga menjadi concern atau program prioritas Eri Cahyadi di tahun pertama menjabat Wali Kota Surabaya. Satu diantara upaya itu adalah dengan mengaktifkan kembali Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya yang sempat vakum selama 7 tahun.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengaku bersyukur lantaran Baznas Kota Surabaya kembali aktif. Ia berharap, Baznas bisa mengelola zakat dengan baik untuk menggerakkan perekonomian maupun kegiatan sosial di Kota Surabaya. "Saya percaya, apabila zakat dikelola dengan baik, maka bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, zakat ini hukumnya Fardhu Ain bagi umat muslim di Kota Surabaya,” katanya.
Sementara untuk memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas, Pemkot Surabaya juga melanjutkan sejumlah program prioritas pembangunan. Mulai dari meneruskan pembangunan jalan, pemasangan box culvert hingga penambahan bozem untuk pencegahan banjir saat datangnya musim hujan.
Tak terkecuali pula pada sektor kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berkomitmen menyediakan akses layanan kesehatan gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Seperti diantaranya yakni menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam bentuk kerjasama program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). “Melalui program tersebut, seluruh warga KTP Surabaya dimanapun rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah kota, itu cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya," jelas Wali Kota Eri.
Selain kesehatan, Pemkot Surabaya juga memberikan perhatian yang sama terhadap bidang pendidikan. Salah satunya yakni menyetarakan sekolah negeri dan swasta. Bahkan, komitmen untuk menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak-anak Surabaya rupanya mendapat dukungan penuh dari berbagai stakeholder. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah beasiswa pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga MBR jenjang SMP dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Demi Lebih Dekat dengan Warga, Wali Kota Surabaya Serap Aspirasi dan Langsung Beri Solusi
Wali Kota Eri menyatakan, CSR untuk beasiswa jenjang SMP di tahun 2021 ini meningkat sebesar 300 persen dari tahun sebelumnya. Jika di tahun 2020, total CSR yang diberikan dari 37 stakeholder nilainya Rp4,057 miliar, maka di tahun 2021 meningkat menjadi Rp12,513 miliar. Beasiswa total Rp 12,513 miliar tersebut, berasal dari bantuan CSR perusahan/lembaga serta zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) pemkot melalui program orang tua asuh.
