Infografis
Suara.com - Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memuaskan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut tergambarkan dalam hasil kaijan lembaga survei Polmatrix Indonesia.
Dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta pada Minggu (5/12/2021), menunjukkan 80,1 persen dari 2.000 responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah saat ini.
“Kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai rekor tertinggi lebih dari 80 persen,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto seperti dikutip Antara.
Dedik menjelaskan, dari hasil survei tersebut, diketahui tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi, salah satunya, berbagai program pemulihan pascagelombang kedua Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Prabowo dan Ganjar Terpaut Tipis di Survei Capres, Pengamat: Pemilih Jokowi Lari ke Ganjar
“Pemulihan pascagelombang kedua Covid-19 dan makin dipercayanya Indonesia oleh dunia berdampak pada tingginya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya.
Selain penanggulangan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi akibat pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada 2022 serta komitmen pemerintah dalam penanggulangan dampak perubahan iklim dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (COP 26) di Glasgow.
Lantaran itu, Dendik mendorong pemerintah untuk menjaga tingkat kepuasan publik. Apalagi saat ini banyak negara masih menghadapi ancaman varian baru Covid-19 Omicron.
Selain itu, Polmatrix Indonesia mendorong pemerintah lebih mendengar masukan dan kritik dari publik, sehingga kebijakan dan berbagai program yang berjalan dapat menjawab persoalan masyarakat.
Masih merujuk pada survei Polmatrix Indonesia, setidaknya ada 18,4 persen responden yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Baca Juga: Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Langsung Melejit
Untuk diketahui, lembaga survei Polmatrix Indonesia pada 21-30 November 2021 menggelar survei terkait penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, elektabilitas sejumlah tokoh yang diyakini maju jadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024, dan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024.
Survei melibatkan 2.000 responden yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Ribuan responden itu tersebar di 34 provinsi. (Antara)
