Infografis
Suara.com - Pimpinan MPR RI memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait anggaran yang dipangkas. Protes itu berujung desakan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya.
Pengamat politik dan pendiri LSM Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, ketegangan yang terjadi antara Sri Mulyani dan MPR merupakan tembakan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Ketika Sri Mulyani menetapkan jatah anggaran MPR atau pimpinan MPR atau agenda MPR itu artinya atas persetujuan Presiden. Sekarang mereka (MPR) menuntut menterinya untuk dicopot karena dianggap tidak peduli terhadap keuangan MPR yang itu notabene atas pesengetahuan dan persetujuan Presiden," kata Ray dalam acara diskusi virtual bertajuk MPR VS SMI, Seteru Jelang Reshuffle, Minggu (5/12/2021).
Sehingga kata Ray, tidak mungkin Sri Mulyani ujug-ujug untuk memangkas anggaran MPR tanpa adanya persetujuan dari Presiden Jokowi. "Gak mungkin Sri Mulyani memotong begitu saja, kalau tidak ada atas persetujuan Presiden, gak mungkin," ujarnya.
Baca Juga: Lindungi Produk Lokal, Pakaian Impor Bakal Kena Bea Masuk Hingga Rp60 Ribu
Sehingga kata dia polemik yang terjadi antara MPR dan Sri Mulyani hanya bersifat politik saja dan merupakan tembakan secara tidak langsung kepada Presiden Jokowi.
"Jadi ketika mereka menembak Sri Mulyani pada dasarnya mereka (MPR) sedang mengingatkan Presiden. Jadi tembakannya bukan Sri Mulyani di copot tapi juga gertakan kepada Presiden Jokowi," ungkapnya.
Sebelumnya, Pimpinan MPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut dilatarbelakangi oleh Sri Mulyani yang dianggap kurang memperhatikan anggaran untuk MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).
Baca Juga: Inklusi Keuangan Jadi Isu Penting Indonesia di Presidensi G20
Fadel mengatakan, Sri Mulyani pernah berjanji sosialisasi 4 pilar digelar 6 kali. Namun menurutnya, hal tersebut hanya terjadi 4 kali saja.
"Kami dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kami minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun," tuturnya.
Lebih lanjut, Fadel mengungkapkan, Mensesneg telah menyarankan mengenai masalah anggaran bisa berkomunikasi dengan Sri Mulyani. Namun, kata Fadel, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menjalin komunikasi saat itu malah diacuhkan.
"Yang paling berat kecewa kita adalah kita rapat Banggar okelah, kalau Banggar saya koordinator, kemudian teman teman ketua Banggar dan lain lain rapat itu dengan dirjen," katanya.
"Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kami undang dia (Sri Mulyani), sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian, atur lagi, dia batalin," sambungnya.
Untuk itu, Fadel mengatakan, pihaknya menyarankan agar Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Sri Mulyani dianggap tak etis.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan," tandasnya.
