"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya.
Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama. Dengan begitu, maka soal perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ucapnya.