Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, (1/12/2021).
KND merupakan lembaga non-struktural di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos). Lembaga ini bersifat independen dan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi advokasi termasuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang nantinya diusulkan kepada Kemensos.
Direktur Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim mengatakan, Kemensos tidak memiliki kewenangan apapun dalam lembaga tersebut.
"Kami hanya menjadi sekretariat komisi nasional disabilitas, fungsinya hanya pada dukungan administrasi saja, di luar itu tidak," tutur Eva ditemui awak media di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos pada Kamis, (2/12/2021).
Baca Juga: Buntut Aksi Risma Paksa Anak Tunarungu Bicara, Para Pejuang Tuli: Kami Kecewa
Eva menjelaskan, KND berada di bawah naungan Kemensos lantaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi demikian.
"Memang pembentukannya ada di bawah Kementerian Sosial karena Undang-Undang menyebutkan seperti itu, kalau misalnya Undang-Undang tidak menyebutkan seperti itu, ya tidak di bawah Kemensos," tuturnya.
Kendati berada di bawah naungan Kemensos, Eva memastikan pihaknya tidak akan pernah melakukan intervensi sedikit pun. Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak khawatit.
"Kmi hanya memfasilitasi dukungan administrasinya saja. Jangan khawatir bahwa kementerian sosial akan menyetir dan akan mempengaruhi. Sebeb mereka yang terpilih adalah bukan orang orang-sembarangan juga," pungkasnya.
Baca Juga: Enggan Penyandang Disabilitas Jadi Korban Pemerkosaan, Alasan Risma Minta Tunarungu Bicara
