Infografis
Karena selama ini diakui Brigitta dirinya selalu memastikan lebih dulu perbuatan yang diambil ada dasar hukumnya atau tidak. Tetapi menyoal etis dan tidak etis, Brigitta berujar hal tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas.
"Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui yang mana yang etis mana yang tidak di dunia politik. Niat saya hanya untuk memastikan keamanan saya dan keluarga di Jakarta," ujar Brigitta.
Sebelumnya Fraksi Partai NasDem akan menegur Hillary Brigitta. Teguran itu menyusul adanya surat menyurat antara Brigitta kepada KASAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta prajurit TNI menjadi ajudan pribadinya sebagai Dewan.
Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad Ali mengatakan meski secara aturan anggota DPR diperkenankan memiliki pengawalanan, namun menurutna apa yang dilakukan Brigitta tidak etis.
"Kalau secara normatif ya sebenernya sah-sah saja, kalau secara etis tidak pas," kata Ali kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).
Lagipua menurut Ali, pengawalan bisa dilakukan apabila memang ada alasan yang mendesak. Itupun permintaan pengawalan harus kepada kepolisian bukan TNI. Bahkan pimpinan DPR saja lanjut Ali mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.
Ia sendiri melihat tidak ada hal mendesak dari alasan Brigitta yang ingin mendapatkan pengawalan keamanan berupa ajudan pribadi dari prajurit TNI.
"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. khusus dari Nasdem saya tidak setuju," ujarnya.
Permintaan Brigitta terkait ajudan pribadi kepada KASAD itu diketahui tanpa sepengetahuan Fraksi NasDem. Hal itu pulanyang menjadi alasan fraksi akan menegur Brigitta.
Baca Juga: Jenderal Dudung Sebut Tuhan Bukan Orang Arab, Waketum MUI: Saya Senang KSAD Bicara Agama
"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KASAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu," kata Ali.
