Infografis
Suara.com - Fraksi Partai NasDem segera menegur Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut. Teguran itu menyusul adanya surat menyurat antara Brigitta kepada KASAD Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta prajurit TNI menjadi ajudan pribadinya.
Ketua Fraksi NasDem di DPR Ahmad Ali mengatakan meski secara aturan anggota DPR diperkenankan memiliki pengawalanan, namun menurutnya apa yang dilakukan Brigitta tidak etis.
"Kalau secara normatif ya sebenernya sah-sah saja, kalau secara etis tidak pas," kata Ali kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).
Lagipua menurut Ali, pengawalan bisa dilakukan apabila memang ada alasan yang mendesak. Itupun permintaan pengawalan harus kepada kepolisian bukan TNI. Bahkan pimpinan DPR saja lanjut Ali mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.
Ia sendiri melihat tidak ada hal mendesak dari alasan Brigitta yang ingin mendapatkan pengawalan keamanan berupa ajudan pribadi dari prajurit TNI.
"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawalan kepada institusi TNI kayaknya enggak pas. khusus dari Nasdem saya tidak setuju," ujarnya.
Permintaan Brigitta terkait ajudan pribadi kepada KASAD itu diketahui tanpa sepengetahuan Fraksi NasDem. Hal itu pulanyang menjadi alasan fraksi akan menegur Brigitta.
"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KASAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu," kata Ali.
Berkaitan dengan alasan Brigitta yang khawatir akan keamanan dirinya sebagai politisi yang kerap menyuarakan aspirasi rakyat, menurut Ali itu sudah menjadi bagian dari risiko.
Baca Juga: Semua Oknum Prajurit TNI Terlibat Bentrok Bakal Diproses Hukum, Ini Kapuspen TNI
"Risiko seorang politisi harus tahu sebelumnya. Kemudian tidak ada juga ekskalasi yang membahayakan untuk kemudian meminta jadi ajudan , apalagi Kopassus dan Kostrad," tandasnya.
