Infografis
Suara.com - Pengibaran bendera Bintang Kejora yang menjadi simbol kemerdekaan Papua dilakukan secara serentak di berbagai kota di Australia, Rabu (01/12).
Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, warga Papua di Australia, yang di antaranya berstatus sebagai pengungsi, bersama para pendukung kemerdekaan Papua mengibarkan bendera yang pernah diizinkan dikibarkan di Indonesia di era mendiang presiden Gus Dur.
Tepatnya hari ini, 60 tahun yang lalu, bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya dikibarkan saat Belanda mempersiapkan kemerdekaan koloni paling timur di kepulauan Indonesia terebut.
Ronny Kareni, aktivis muda kemerdekaan Papua yang tinggal di Canberra mengatakan hari ini bendera Bintang Kejora sudah berkibar di beberapa kota besar di Australia, seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, dan Canberra, sejak pukul delapan pagi waktu Australia.
Baca Juga: Pemekaran Wilayah di Papua, Apa Bisa Jadi Solusi Permasalahan yang Ada?
Selain membentangkan bendera di depan gedung Kedutaan Besar RI di Canberra, aktivis pendukung kemerdekaan juga datang ke Gedung Parlemen Australia.
Mereka menyerukan agar Pemerintah Australia untuk menindaklanjuti dan menyelidiki situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Di Sydney, pengibaran bendera Bintang Kejora dilakukan di gedung pemerintahan Inner West Council dan dihadiri oleh setidaknya dua anggota parlemen dari Partai Hijau, David Shoebridge dan Jamie Parker.
Dari keterangan yang diterima ABC, Inner West Council mengatakan telah melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora di gedungnya setiap tahun sejak tahun 2016.
Dua wilayah, yakni kawasan Leichhardt dan Marrickville, yang kini melebur menjadi kawasan Inner West, bahkan telah ikut mengibarkan bendera Bintang Kejora sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu.
Baca Juga: Peringati 1 Desember, TPNPB-OPM Klaim Bakar Satu Perusahaan Kayu Di Papua
"Pengibaran bendera hari ini adalah tindakan solidaritas dan pembangkangan, sekaligus seruan kepada pemerintah Australia untuk menempatkan hak asasi manusia dan kebebasan politik rakyat West Papua kembali dalam agenda internasional,” kata David Shoebridge kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.
David menambahkan pengibaran bendera Bintang Kejora adalah sebuah tindakan sederhana tapi dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan di Papua dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
“Skala pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia, penghancuran desa dan pemindahan paksa orang Papua, tidak boleh lagi diabaikan."
Di Victoria, pengibaran bendera Bintang Kejora tak hanya dikibarkan di Melbourne, tapi juga di kota kecil Ballarat yang dihadiri pejabat Pemerintah setempat.
Salah satu pejabat, atau sebutannya Councillor, dari Ballarat, Belinda Coates, juga dari Partai Hijau, hadir untuk menyampaikan dukungannya agar Papua Barat bisa menentukan nasibnya sendiri.
"Hari ini saya bergabung bersama Ballarat Trades Hall, Friends of West Papua Ballarat, Adolf Nora dan Andreas Felle dari West Papuan Community dalam pengibaran bendera Bintang Kejora menandai Hari Kemerdekaan ke-60 mereka, yang tak pernah terwujudkan," kata Belinda kepada Farid Ibrahim dari ABC Indonesia.
"Bersama ribuan orang lainnya di seluruh dunia, kami merayakan hari ini dan meminta digelarnya Pemilu yang bebas untuk menentukan nasib sendiri serta keamanan dan kemerdekaan rakyat West Papua, tetangga Pasifik terdekat kami," katanya.
Australia 'belum cukup' berbuat untuk Papua
Selain menyerukan “dialog yang tulus untuk mengatasi setiap keluhan, diskusi terkait fakta sejarah, politik, dan hak asasi manusia antara Papua dan Jakarta,” Ronny juga menyoroti peran Australia.
“Belum cukup yang dilakukan Australia [untuk Papua]. Australia sebagai tetangga terdekat dan salah satu aktor regional utama dalam kerangka geopolitik di Indo Pasifik perlu memimpin … untuk menemukan resolusi damai.”
“Sebagai anggota Komisi Hak Asasi PBB, Australia dapat mengambil peran untuk mengedepankan pendekatan hak asasi manusia, dan memastikan pertemuan-pertemuan bilateral dalam hal keamanan dan perdagangan juga tetap mempertimbangkan isu hak asasi manusia.”
Ronny menambahkan Australia bisa menjadi ‘broker’ yang jujur bagi pemimpin Papua dan Pemerintah Indonesia dengan melihat kembali kesepakatan asli sejarah, meski ia juga menyadari penentuan nasib sendiri untuk Papua adalah isu yang sensitif bagi Indonesia.
Sementara menurut David, momentum ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri "konspirasi keheningan dari pemerintah Australia yang berganti dari tahun ke tahun serta sebagian besar politisi Australia, tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua."
Ajakan untuk tidak terprovokasi
Ronny mengaku optimistis melihat dukungan yang terus tumbuh dari berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari dewan kota, serikat pekerja dan badan gereja Pasifik.
Secara terpisah, pemimpin gerakan kemerdekaan West Papua dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, menyambut baik acara pengibaran Bintang Kejora yang berlangsung di Australia.
'Kami menyambut baik adanya dukungan terhadap Hari Nasional bangsa West Papua," kata Benny dalam sebuah pernyataan kepada Farid Ibrahim dari ABC Indonesia.
"Rakyat di berbagai negara di dunia kini menunjukkan solidaritas dengan cara melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat West Papua di lapangan, yaitu mengibarkan bendera Bintang Kejora dengan damai," katanya.
"Bendera ini merupakan simbol identitas bangsa dan perjuangan kami untuk meraih kembali hak menentukan nasib sendiri," tambah Benny.
Perwakilan dari Asosiasi Australia-Papua Barat (AWPA), Joe Collins berharap pasukan keamanan akan mengizinkan orang-orang Papua Barat untuk merayakan hari yang penting bagi orang-orang Papua ini tanpa gangguan di tahun ini.
Sementara itu di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem mengimbau kepada masyarakat baik Papua maupun non-Papua untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin membuat situasi tegang untuk kepentingan mereka sendiri.
