Curiga Ahok Siap-Siap Gantikan Erick Thohir, Arief Poyuono: Kayaknya Sudah Override

Aprilo Ade Wismoyo Suara.Com
Kamis, 02 Desember 2021 | 13:50 WIB
Curiga Ahok Siap-Siap Gantikan Erick Thohir, Arief Poyuono: Kayaknya Sudah Override
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pernyataan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal bermasalahnya kontrak-kontrak di dalam BUMN menuai tanggapan dari berbagai pihak.

Salah satu yang menyoroti pernyataan tersebut ialah Ketua Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arief Poyuono.

Melansir dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Arief Poyuono menduga ada agenda di balik pernyataan  Ahok yang menyebut banyak kontrak-kontrak bermasalah di BUMN. 

Ia menuding Ahok sedang bersiap-siap menggantikan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kok kayaknya sudah override mengatakan kontrak-kontrak di BUMN banyak yang merugikan BUMN, jangan-jangan Pak Ahok siap-siap mau jadi Menteri BUMN nih ganti Erick Thohir yang dikira kurang banyak tahu kalau banyak kontrak-kontrak di BUMN itu banyak yang merugikan BUMN," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Desember 2021.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [ist]
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok [ist]

Di sisi lain, Arief melihat bahwa Erick Thohir sedang bekerja keras untuk membenahi kontrak-kontrak di BUMN agar mampu memberi keuntungan bagi negara.

Dengan itu, Arief menggarisbawahi bahwa pernyataan Ahok soal banyak kontrak di BUMN bermasalah dan merugikan negara kurang tepat. 

"Mungkin kontrak-kontrak masa lalu mungkin iya," kata Arief. 

Lebih lanjut, Arief Poyuono mengapresiasi tindakan Erick Thohir dalam merespons ucapan Ahok. 

Baca Juga: Berdikari Borong 3 Penghargaan Sekaligus dari BUMN Awards 2021

Arief menilai kini tinggal giliran Ahok  memberikan data-data terkait kontrak di Pertamina yang bermasalah dan merugikan agar bisa di eksekusi oleh direksi Pertamina yang nantinya akan di setujui oleh menteri BUMN.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI