Suara.com - Massa Reuni 212 tetap ngotot menggelar unjuk rasa meski telah dibubarkan oleh aparat kepolisian. Kamis (2/12/2021). Mereka memilih menggelar aksinya di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat lantaran tidak bisa menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat yang dijaga aparat kepolisian dan kawat berduri.
Berdasarlan pantauan Suara.com, Massa Reuni 212 akhirnya bertahan di sekitar MH Thamrin. Terdengar lantunan salawat dan doa-doa sempat bergema dari peserta aksi Reuni 212.
Namun, karena dinilai menyebabkan kerumunan, massa 212 dibubarkan kepolisian. Puluhan aparat kepolisian sempat mendorong mereka untuk mundur, hingga terjadi negosiasi dengan salah seorang orator.
Massa pun akhirnya bergerak meninggalkan lokasi, dan berjalan menuju arah bundaran HI. Saat meninggalkan lokasi ada aparat bersenjata yang dikerahkan. Meski massa sudah meninggal persimpangan MH Thamrin, aparat kepolisian tetap berjaga di lokasi, dan kawat berduri pun masih tetap terpasang.
Baca Juga: Akses Menuju Patung Kuda Ditutup, Peserta Reuni 212 Bingung Mau Ke Mana
Tak Keluarkan Izin Reuni 212
Polda Metro Jaya sebelumnya menegaskan tidak memberikan izin penyelenggaraan Reuni 212 di Patung Kuda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan, pihak-pihak yang nekad tetap menggelar aksi akan dipidana.
"Apabila paksakan lakukan kegiatan, maka kami akan terapkan ketentuan hukum berlaku apabila memaksakan akan kami sangkakan tindak pidana," kata Zulpan saat konperensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Peserta yang nekad menggelar aksi akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 212 hingga Pasal 218, serta Undang-undang Karantina Kesehatan.
"Apabila memaksakan akan kami sangkakan tindak pidana 212 dan 218 KUHP yang tak indahkan hal ini," tegas Zulpan.
Baca Juga: Reuni 212, Massa Lantunkan Salawat di Balik Barikade Polisi
Aasan pelaksanaan reuni akbar 212 tidak diizinkan, karena tak direkomendasikan oleh Satgas Covid-19 DKI Jakarta.
"Polda Metro Jaya tak akan memberi izin pada kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan yakni demi sesuatu yang bertentangan aturan prokes atau kegiatan yang berkaitan dengan Covid-19."