Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menutup kemungkinan kembali menjerat Bupati Hulu Sungai Utara nonaktif Abdul Wahid dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi yang kini telah menjeratnya sebagai tersangka.
"Apabila ke depan ditemukan adanya alat bukti dugaan menyamarkan asal usul harta benda yang mengarah ke TPPU, maka tim penyidik tentu akan menindaklanjutinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/12/2021).
Apalagi, kata Ali, penyidik antirasuah juga telah menyita sejumlah aset hingga uang milik Bupati Abdul Wahid yang hingga kini masih terus didalami.
"Ada beberapa aset milik tersangka AW (Abdul Wahid) yang telah dilakukan penyitaan diantaranya satu unit bangunan, mobil dan sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah dan mata uang asing," ucap Ali.
Adapun data LHKPN milik Bupati Abdul Wahid yang dilaporkan ke KPK, tentu akan menjadi rujukan penyidik antirasuah untuk menelusuri sejumlah aset-aset milik Abdul Wahid lainnya.
Untuk mengetahui apakah Abdul mengalihkan sejumlah uang hasil korupsinya ke dalam bentuk aset.
"Data LHKPN yang dilaporkan tersebut, menjadi salah satu referensi bagi tim Penyidik untuk menelusuri aset-aset lainnya," kata Ali.
Ali pun menjelaskan bahwa penerapan pasal TPPU dilakukan apabila ada dugaan terjadi perubahan bentuk dan penyamaran dari dugaan hasil tindak pidana korupsi kepada pembelian aset-aset bernilai ekonomis.
"Seperti properti maupun aset lainnya," katanya.
Baca Juga: Periksa Pengasuh Pondok Pesantren, KPK Telisik Pembelian Sejumlah Mobil oleh Bupati HSU
Meski begitu, penyidik antirasuah hingga kini masih fokus mendalami dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Bupati Abdul Wahid dalam korupsi pengadaan barang dan jasa di Kab HSU tahun 2021-2022.
