Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021). Dalam pertemuan tersebut Ma'ruf meminta penanganan stunting dipercepat supaya mencapai target angka prevalensi 14 persen pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode,” kata juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Selasa.
Untuk mewujudkannya, Ma'ruf meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
Selain itu, Ma'ruf juga menilai harus ada konvergensi program antara kementerian atau lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota.
Baca Juga: Pendekatan Humanis ala KSAD Disebut Bisa Memudahkan Kerja Wapres Ma'ruf di Papua
"Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” ujarnya.
Selanjutnya, Ma'ruf meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Sementara itu, Kepala BKKBN melaporkan kepada Ma'ruf, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Baca Juga: Pemerintah Kabupaten Karawang Didorong Percepat Penanganan Stunting
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. Dari ratusan ribu itu, nantinya akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stunting yang tinggi.
Menurut Masduki, BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah.
“Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan.
“Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, anemia atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini."
