Suara.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pasrah disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat di internalnya.
“Kalau kemudian kami dinyatakan, bahwa kami gagal untuk melakukan itu (lingkungan kerja sehat), ya mungkin juga dinyatakan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo saat konperensi daring dari kantor KPI, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021).
Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus perundangan dan pelecehan seksual yang dialami pegawainya berinisial MS, KPI dinyatakan gagal menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban.
Kendati demikian, Mulyo mengklaim dalam kasus MS pihaknya tidak tinggal diam. Mereka mengaku membantu proses pemulihan korban.
Baca Juga: Terkuak! Polisi Suruh Warga Hapus Foto dan Video di Rest Area KM 50, Dalih Tangkap Teroris
“Kami sudah melakukan beberapa tahapan beberapa proses, bahkan termasuk juga kami telah melakukan, misalnya membantu proses pemulihan dan termasuk juga pengobatan yang selama ini dilakukan korban,” ujar Mulyo.
Sebut KPI Gagal Lindungi MS
Sebelumnya, Komnas HAM mengumumkan kesimpulannya terkait kasus MS. Disebutkan kasus pelecehan seksual dan perundungan MS diduga kuat benar terjadi.
Karenanya Komnas HAM menyatakan, KPI gagal memberikan perlindungan bagi MS, karyawannya.
“KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban," ujar Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Senin (29/11/2021) kemarin.
Baca Juga: Disebut Gagal Lindungi MS Korban Pelecehan, KPI Ngaku Siap Jalani Rekomendasi Komnas HAM
"Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja serta belum ada pedoman panduan dalam merespon serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja," jelas Beka.
Akibat kegagalan KPI melindungi pegawainya, berdampak terhadap pelanggaran hak asasi MS sebagai manusia yang merdeka, di antaranya Hak atas Rasa Aman, Bebas dari Ancaman, Kekerasan dan Perlakukan Tidak Layak.
Kemudian, Hak untuk Bekerja dan Memiliki Tempat Kerja yang Adil dan Aman, serta Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental.
Dari sejumlah temuan itu, Komnas HAM mengeluarkan sembilan poin rekomendasinya kepada Ketua KPI, Agung Suprio, di antaranya memberi dukungan kepada MS baik secara moril ataupun mekanisme kebijakan dalam rangka pemulihan korban.
Bekerja sama (kooperatif) dengan pihak Kepolisian dalam upaya mempercepat proses penegakan hukum. Kemudian memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.