Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta semua badan usaha yang bersinggungan dengan energi fosil untuk bersiap menghadapi tantangan ke depan menuju energi hijau.
Airlangga berujar, permintaan itu juga datang dari Presiden Jokowi yang kerap mengingatkan soal era baru energi baru terbarukan (EBT) pada beberapa kesempatan.
Ia mengatakan, semua pihak harus bersiap menghadapi era baru tersebut. Kekinian pemerintah juga bersiap dengan segala kebijakan, di antaranya menyoal pengembangan B30 hinga B100.
"Bioavtur yang harus kita lakukan, memakai teknologi ramah lingkungan untuk sektor transportasi dan industri. Badan usaha yang bersinggungan energi fosil diminta membuat perencanaan matang guna hadapi era transisi," kata Airlangga di The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2021, Selasa (30/11/2021).
Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia Kaya dengan Energi Hijau
Kunci menuju era baru itu, dikatakan Airlangga ialah dengan memaksimal teknologi hijau. Dengan begitu diharapkan produk yang dihasilkan adalahh ramah lingkungan guna mencapai target pengurangan emisi karbon.
"COP26 glasgow dibahas detail session yang relevan dengan hulu migas. Teknologi hijau akan diterapkan dalam proyek-proyek strategis. Hal penting komitmen transisi energi yang mengarah kepada energi baru terbarukan," kata Airlangga.
Airlangga memastikan bahwa pemerintah tentunya memperhatikan kecukupan energi untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kendari dapat membuat terobosan, namun diakui Airlangga bahwa keberadaan migas masih tetap dibutuhkan.
"Kita tetap butuh migas sebagai sumber energi bahan baku utama. Gas yang emisi rendah tentu punya peran yang dapat ditingkatkan untuk gantikan energi fosil lainnya," kata Airlangga.
Butuh Roadmap
Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Ingin Tunda Transisi Energi Fosil ke Energi Hijau
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan upaya untuk menurunkan emisi dan memanfaatkan penangkapan karbon sudah tidak lagi menjadi pilihan melainkan sebuah keharusan.
Mengingat low carbon initiatives dan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) sebelumnya menjadi kesepakatan antarnegara dalam COP26.
Namun dikatakan Dwi upaya menuju transisi energi harus didukung dengan roadmap yang jelas. Kepastian roadmap itu guna menghindari munculnya energi berbiaya mahal atau bahkan kelangkaan energi.
"Hal ini dikarenakan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, pemenuhan energi yang terjangkau adalah sebuah keharusan. Sebagai upaya untuk mencapai smooth transition. Industri Hulu Migas berusaha memberikan karya terbaiknya melalui visi bersama untuk mewujudkan target pencapaian produksi jangka panjang," tutur Dwi di Nusa Dua, Bali, Senin (29/11/2021).
Permasalahan tentang low carbon initiatives dan pengembangan migas non konvensional itu pula yang akan dibahas lebih medalam di The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021).
"Topik ini kami kedepankan agar pencapaian target produksi tahun 2030, juga berjalan seiring dengan capaian target pemerintah untuk menekan emisi karbon," ujar Dwi.
Dwi mengatakan, untuk dapat menggali potensi migas yang ada, diperlukan investasi yang signifikan dan partisipasi aktif dari para pemain domestik dan internasional.
Untuk itu konvensi hulu migas terbesar di Indonesia ini diharapkan dapat menjadi platform bagi titik balik perubahan Industri Hulu Migas yang mampu memberikan tingkat imbal balik (IRR) proyek yang kompetitif, memberikan stabilitas peraturan, serta mampu mendorong kegiatan eksplorasi untuk giant discovery.
"Dan yang paling utama menciptakan ekosistem hulu migas yang bersinergi dengan Peta Jalan pengembangan Net Zero Emision pada tahun 2060 atau lebih cepat," tandas Dwi.
