Infografis
Suara.com - Politisi senior yang juga pendiri Partai Ummat, Amien Rais kembali melayangkan kritik tajam kepada pemerintahan Presiden Jokowi.
Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtube Amien Rais Official, Sabtu (27/11/2021) Amien menjelaskan beberapa poin kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Salah satunya ialah tentang sikap pemerintahan Presiden Jokowi terhadap umat Islam dan ulama. Amien menyebut rezim Jokowi menempatkan umat Islam sebagai musuh.
"Kekuatan-kekuatan Islamophobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam sebagai musuh politik," kata Amien Rais dikutip Suara.com dari kanal YouTube-nya, Sabtu (27/11/2021).
Baca Juga: Jokowi Dorong Pencapaian Target Vaksinasi WHO pada KTT ASEM ke-13
"Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih," sambung Amien.
![Habib Rizieq Shihab [Terkini.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/06/15/77841-habib-rizieq-shihab-terkiniid.jpg)
Lebih lanjut Amien Rais memberikan contoh FPI yang ia nilai kerap menjalankan aksi dengan damai namun harus berakhir dibubarkan.
"FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia, dibubarkan lewat keputusan politik," ujar Amien.
Amien menyebut, aksi damai yang dikomandoi oleh HRS selalu mengindahkan etika politik dan mematuhi tata tertib hukum.
"Padahal ketika FPI yang dikomando HRS (Habib Rizieq Shihab) melancarkan aksi damainya, seluruh etika politik dan tata tertib hukum dipatuhi secara maksimal," lanjutnya.
Baca Juga: Sindir Ruhut yang Sebut Tiga Jenderal Siap Hadapi Habib Bahar, Refly: Logikanya Bukan Itu
Lebih lanjut, Amien Rais mengatakan tidak ada aksi bakar-bakar di tengah jalan yang dilakukan oleh FPI. Tidak ada juga peleparan batu ke gedung pemerintah maupun perlawanan pada aparat.
"Tidak ada bakar-bakar ban di tengah jalan. Tidak ada gedung pemerintah dilempari batu. Tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap aparat keamanan," ujarnya.
Amien lantas menilai HRS adalah korban dari framing politik sehingga ia dicap sebagai musuh NKRI. Dalam videonya, ia juga menyoroti dibubarkannya HTI melalu keputusan politik, bukan lewat keputusan hukum yang transparan.
