Infografis
Suara.com - Masyarakat adat Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) mendapat tindakan represif dari kepolisian saat menggelar aksi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jumat (26/11/202).
Koordinator Aliansi Gerak Tutup TPL Hengky Manalu menuturkan tindakan represif terjadi saat perwakilan Aliansi Gerak Tutup TPL hendak menunggu respon dari KLHK untuk beraudiensi dengan Menteri LHK Siti Nurbaya.
Namun sekitar pukul 17.40 aparat kepolisian langsung memerintahkan pasukan untuk membubarkan paksa.
"Polisi pada datang, dengan waktu yang segitu mereka langsung ramai ramai memberi peringatan, jika massa tidak membubarkan diri pukul 18.00, masa akan dibubarkan paksa," ujar Hengky kepada Suara.com.
Hengky menuturkan bahwa pihaknya telah selesai menggelar aksi dan hanya menunggu respon untuk beraudiensi dengan Menteri LHK atau jajarannya.
Ia menyebut aparat kepolisian tidak kooperatif dan langsung melakukan tindakan represif dengan membawa paksa peserta aksi yang terdiri anggota organisasi masyarakat sipil dan rombongan masyarakat adat ke dalam mobil.
"Kami sudah nggak aksi lagi, poster sudah ditutup semua, pengeras suara sudah dimatikan,kami minta audiensi namun pihak kepolisian nggak kooperatif memaksa bubarkan. Ramai ramai datang ada 2 truk. Kami menunggu respon, kami minta waktu 5 menit dan minta pihak kepolisian supaya disampaikan jam berapa bersedia. Namun kita dihadapkan tindakan represi padahal ada banyak orangtua," kata dia.
Para peserta aksi kata Hengky, kemudian dibawa ke dalam mobil menuju Polres Jakarta Pusat.
"Informasinya masih di sana mereka (peserta aksi di Polree Jakarta Pusat)," kata Hengky.
Baca Juga: Gelar Aksi di Depan Gedung KLHK, Masyarakat Tano Batak Tuntut TPL Ditutup
Hengky melanjutkan, tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan gambaran negara yang sangat represif terhadap masyarakat yang hendak bertemu dengan menteri LHK.
