Suara.com - Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon terlibat cekcok online dengan Denny Siregar. Cekcok keduanya terjadi di Twitter pada Jumat (26/11/2021).
Saling balas di Twitter itu bermula saat Denny menyentil Jansen melaluisebuah artikel berita yang ia kutip.
"Katanya elit partai, tapi bego. Enggak ada aset yang dijual, yang ada adalah pengelolaan bandara dengan sistem BOT selama 25 tahun. Itu model yang sama dengan pembangunan jalan tol," tulis Denny.
"Pantes @PDemokrat enggak maju-maju elitnya bego-bego," imbuhnya.
Baca Juga: Kuasai 49 Persen Saham Angkasa Pura Aviasi, Perusahaan India Kelola Bandara Kualanamu
Cuitan Denny tersebut terkait dengan komentar Jensen dalam artikel mengenai pengelolaan Bandara Kualanamu.
Artikel tersebut berjudul: Bandara Kualanamu Dijual ke Pihak Asing, Jensen Sitindaon Minta BUMN Beri Penjelasan.
Dalam hal ini Jensen mengelak di mana dia menyatakan tidak pernah menggunakan kata 'Jual'. Dalam artikel dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah pejualan sahamnya.
"Saya tidak pernah pakai kata “JUAL”. Di badan berita juga itu bisa dibaca. Malah saya bertanya baik-baik ke @KemenBUMN," balas Jensen pada cuitan Denny.
"Twitmu ini sudah cemarkan dan nyerang kehormatanku. Jika misal terus lanjut, nanti kita buktikan," imbuhnya.
Baca Juga: 5 Bandara Internasional di Indonesia yang Punya Arsitektur Megah dan Fasilitas Lengkap
"Soal medianya mekanisme di UU Pers akan aku tempuh," tambahnya lagi.
Dalam perkembangannya, Jensen menyatakan bahwa pihak media terkait telah mengubah judulnya menjadi: "Soal Bandara Kualanamu, Jansen Sitindaon Minta BUMN Beri Penjelasan".
Meskipun begitu, Denny kembali menyentil akun Partai Demokrat dengan persoalan bandara.
"Tambah bego lagi. Yang dijual itu saham pengelolaan bandara, bukan bandaranya. Bandara dan asetnya tetap milik pemerintah. Nanti sesudah 25 tahun, pengelolaannya kembali ke AP2. Itu strategi pintar, bangun pake uang orang. Belajar yg banyak biar enggak bego kayak elit @PDemokrat," tulis Denny.
Bandara Kualanamu sendiri adalah bandara yang diresmikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)