Infografis
"Saya menggunakan dasar hukum yang sudah dikeluarkan pemerintah, dan itu nanti secara detil, akan saya jelaskan pada saat saya di Papua, minggu depan," kata Andika.
Sejumlah pihak mengharapkan pendekatan baru ini akan bermuara pada proses penghentian konflik bersenjata antara pasukan TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Salah-seorang anggota tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengharapkan pendekatan baru itu dapat menurunkan frekuensi kekerasan di wilayah itu.
"Sebaiknya mengutamakan juga masyarakat [di Papua] yang terdampak secara langsung [akibat konflik bersenjata]. Itu tidak ada yang mengurus sejak 2018," kata Adriana saat dihubungi BBC News Indonesia.
Dia juga menyarankan agar pendekatan baru oleh Panglima TNI itu melalui "konsultasi publik" yang melibatkan para pihak terkait di Papua.
"Tentunya TNI memerlukan dukungan dari elemen-elemen di Papua. Karena tidak bisa konsep itu datang begitu saja tanpa dimengerti dan juga tanpa didukung," ujar Adriana.
Namun demikian, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sebby Sambom menganggap pendekatan baru itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah di Papua.
"Kegiatan apapun yang mau mereka bikin itu tidak akan berhasil, itu akan menjaring angin. Sama saja, hampa," kata Sebby kepada BBC News Indonesia, Kamis (25/11/2021).
Semenjak dilantik sebagai Panglima TNI yang baru pada pekan lalu, Andika beberapa kali mengutarakan niatnya untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik bersenjata di Papua.
Baca Juga: Picu Konflik, Pastor Bernadus: Kehadiran Militer Buat Warga Papua Tak Bisa Tidur Nyenyak
Dalam berbagai kesempatan itu, dia mengutarakan akan "mengevaluasi" pendekatan keamanan di Papua dan menyiapkan "pendekatan baru". Tetapi dia tidak pernah merinci pernyataannya itu.
