Infografis
Suara.com - Tokoh Papua Pater Bernardus Wos mengkritik kebijakan dalam menangani persoalan di Papua dengan pendekatan keamanan. Dengan pendekatan tersebut dinilai bukan keamanan yang diraih, tetapi justru menjadi "cikal bakalnya terciptanya konflik."
Akan tetapi menurut pemerintah, pendekatan yang sekarang akan diterapkan yaitu mengedepankan "operasi teritorial" dan bukan "operasi tempur" yaitu dengan mengedepankan kesejahteraan sebagaimana dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Menurut Bernardus Wos kehadiran aparat keamanan tidak pernah membuat masyarakat Papua hidup tenteram.
Bernardus Wos menceritakan pernah tinggal lama di luar Papua dan dia merasakan adanya perbedaan pendekatan antara yang diterapkan di Papua dan di wilayah lain.
Baca Juga: Picu Konflik, Pastor Bernadus: Kehadiran Militer Buat Warga Papua Tak Bisa Tidur Nyenyak
"Pola pendekatan negara di Papua ini sangat berbeda dan sangat menggunakan mengedepankan ideologi keamanan yang bukan keamanan, tapi adalah cikal bakalnya terciptanya konflik."
"Dibuat konflik di atas konflik, di atas konflik."
Bernardus Wos mengatakan hal itu dalam konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pengungsi Maybrat, Jumat (26/11/2021).
Pemerintah disebut Bernardus Wos sering menggeneralisir bahwa semua orang Papua anggota kelompok TPNPB-OPM dan hal itu menjadi dasar penggunaan pendekatan keamanan.
Pemerintah membangun pos-pos militer yang jaraknya dekat dengan pemukiman penduduk dan tercipta ketidaktenangan dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: Pendekatan Baru Penyelesaian Konflik Papua, Apa Reaksi TPNPB?
Penduduk menjadi sulit untuk berburu ke hutan.
"Kalau saya di tempat lain tidur nyaman enak, tapi kalau Papua kalau militer sudah ada disitu basenya, ada pos-posnya orang tidur tidak nyaman," kata Bernardus Wos dalam laporan jurnalis Suara.com Ria Rizki.
Bernardus Wos menyebut keberadaan TPNPB-OPM, antara lain juga dipicu keberadaan militer di Tanah Papua.
Oleh karena itu, Bernardus Wos menyarankan kepada pemerintah untuk mengubah pola pendekatan.
"Oleh karena itu gunakanlah akal sehat sebagai manusia membangun negara itu, untuk melihat manusia lain di tempat lain sebagai manusia yang dibangun secara manusia."
Sebelum itu, Mahfud MD menyatakan pemerintah Indonesia akan menempuh pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah keamanan di Papua, yaitu mengedepankan "operasi teritorial" dan bukan "operasi tempur."
Dalam laporan BBC Indonedia disebutkan hal itu disampaikan Mahfud MD usai bertemu Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, Kamis (25/11/2021).
"Intinya itu pendekatan [baru di] Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis... Artinya pendekatan di Papua itu bukan senjata, tapi kesejahteraan."
"Pendekatan teknisnya, tentu, adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur," kata Mahfud MD dalam jumpa pers bersama Panglima TNI, usai pertemuan tersebut, di kantornya.
Di hadapan wartawan, Mahfud MD mengaku dia sudah berdiskusi dengan Panglima TNI Andika Perkasa, yang disebutnya memiliki gagasan dalam pendekatan baru keamanan di Papua.
Sementara, Andika Perkasa menyatakan pihaknya akan melakukan perubahan dalam menangani konflik bersenjata di Papua, namun dia tidak menjelaskan rinciannya.
"Saya menggunakan dasar hukum yang sudah dikeluarkan pemerintah, dan itu nanti secara detil, akan saya jelaskan pada saat saya di Papua, minggu depan," kata Andika.
Sejumlah pihak mengharapkan pendekatan baru ini akan bermuara pada proses penghentian konflik bersenjata antara pasukan TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua.
Salah-seorang anggota tim kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, mengharapkan pendekatan baru itu dapat menurunkan frekuensi kekerasan di wilayah itu.
"Sebaiknya mengutamakan juga masyarakat [di Papua] yang terdampak secara langsung [akibat konflik bersenjata]. Itu tidak ada yang mengurus sejak 2018," kata Adriana saat dihubungi BBC News Indonesia.
Dia juga menyarankan agar pendekatan baru oleh Panglima TNI itu melalui "konsultasi publik" yang melibatkan para pihak terkait di Papua.
"Tentunya TNI memerlukan dukungan dari elemen-elemen di Papua. Karena tidak bisa konsep itu datang begitu saja tanpa dimengerti dan juga tanpa didukung," ujar Adriana.
Namun demikian, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sebby Sambom menganggap pendekatan baru itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah di Papua.
"Kegiatan apapun yang mau mereka bikin itu tidak akan berhasil, itu akan menjaring angin. Sama saja, hampa," kata Sebby kepada BBC News Indonesia, Kamis (25/11/2021).
Semenjak dilantik sebagai Panglima TNI yang baru pada pekan lalu, Andika beberapa kali mengutarakan niatnya untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik bersenjata di Papua.
Dalam berbagai kesempatan itu, dia mengutarakan akan "mengevaluasi" pendekatan keamanan di Papua dan menyiapkan "pendekatan baru". Tetapi dia tidak pernah merinci pernyataannya itu.
Hal itu diutarakannya saat bertemu Wakil Presiden Maruf AMin, kapolri, dan seorang anggota DPD di tempat berbeda, dalam empat hari terakhir. Dan Kamis (25/11), Andika Perkasa mendiskusikan hal itu dengan Mahfud MD.
"Itu (penanganan konflik di Papua) salah satu yang kami bicarakan. Karena di sana juga ada overlapping tugas yang kami lakukan berdua atau TNI-Polri. Itu kami bahas cukup detail tadi," kata Andika dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Kapolri, Selasa (23/11).
Usai dilantik sebagai Panglima TNI yang baru di Istana Negara, Rabu (17/11), Andika berujar:
"Papua pasti kami akan perbaiki, karena saya ingin menggunakan peraturan perundangan, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan atau mengambil hak orang lain," katanya. [rangkuman laporan Suara.com]
